Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
POLDA Metro Jaya (PMJ) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) milik pelajar yang terlibat dalam aksi anarkis menolak UU Cipta Kerja.
Berdasarkan data PMJ, ada 1.377 orang yang diamankan terkait aksi protes berujung rusuh. Namun, 80% di antaranya merupakan anak-anak di bawah umur dengan jenjang pendidikan SMP dan SMA. Bahkan, ada yang masih duduk di bangku SD.
Kepolisian pun segera melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI. Dalam hal ini, untuk mempertimbangkan pencabutan KJP terhadap anak yang ikut aksi protes.
Baca juga: Anies Serahkan Soal Pelajar yang Demo kepada Polda
“Banyak pelajar yang kita amankan. Memprihatinkannya mereka ikut dalam kericuhan itu. Nanti akan kami koordinasikan dengan Disdik DKI,” jelas Kabid Humas PMJ Kombes Yusri Yunus, Kamis (15/10).
Pihaknya para pelajar mendapatkan edukasi yang lebih dari sekolah. Terutama, edukasi terkait bahaya mengikuti demonstrasi yang berpotensi ricuh.
“Harus ada edukasi terkait hal itu. Kalau kita lihat di lapangan, mereka seperti garang sekali. Melempar petugas, merusak fasilitas umum, seperti tidak ada takutnya,” pungkas Yusri.(OL-11)
RATUSAN mahasiswa IAIN Kudus, Jawa Tengah, Kamis sore (1/8), lakukan aksi demo menuntut transparansi penentuan grade serta kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.
Ribuan orang turun ke jalan menolak klaim kemenangan Presiden Nicolás Maduro, yang dianggap curang oleh oposisi.
Di Venezuela, pasukan keamanan telah menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan ribuan pengunjuk rasa di Caracas yang memprotes hasil pemilihan yang diperdebatkan.
PP Muhammadiyah mengadakan konsolidasi nasional di kampus Universitas 'Aisyiyah. Acara ini membahas berbagai topik penting, termasuk izin pengelolaan tambang.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
Demonstran pro-Palestina melakukan protes terhadap kunjungan PM Israel Benjamin Netanyahu dengan membakar bendera AS dan memasang bendera Palestina di tiang bendera.
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, mengomentari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini menghantui industri tekstil.
AKIBAT merugi, pabrik sepatu bata di Purwakarta, Jawa Barat, akhirnya menyatakan tutup. Dampak penutupan tersebut, sejumlah karyawan mengadu dan meminta bantuan kepada LBH SPSI
Adanya UU Cipta Kerja menyederhanakan regulasi dan perizinan yang ditujukan untuk meningkatkan iklim usaha dan daya saing.
Penyusunan Perda RTRW Provinsi Banten dilaksanakan melalui beberapa tahapan dengan mekanisme penetapan sesuai ketentuan PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved