Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
POLDA Metro Jaya (PMJ) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) milik pelajar yang terlibat dalam aksi anarkis menolak UU Cipta Kerja.
Berdasarkan data PMJ, ada 1.377 orang yang diamankan terkait aksi protes berujung rusuh. Namun, 80% di antaranya merupakan anak-anak di bawah umur dengan jenjang pendidikan SMP dan SMA. Bahkan, ada yang masih duduk di bangku SD.
Kepolisian pun segera melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI. Dalam hal ini, untuk mempertimbangkan pencabutan KJP terhadap anak yang ikut aksi protes.
Baca juga: Anies Serahkan Soal Pelajar yang Demo kepada Polda
“Banyak pelajar yang kita amankan. Memprihatinkannya mereka ikut dalam kericuhan itu. Nanti akan kami koordinasikan dengan Disdik DKI,” jelas Kabid Humas PMJ Kombes Yusri Yunus, Kamis (15/10).
Pihaknya para pelajar mendapatkan edukasi yang lebih dari sekolah. Terutama, edukasi terkait bahaya mengikuti demonstrasi yang berpotensi ricuh.
“Harus ada edukasi terkait hal itu. Kalau kita lihat di lapangan, mereka seperti garang sekali. Melempar petugas, merusak fasilitas umum, seperti tidak ada takutnya,” pungkas Yusri.(OL-11)
BNI memberikan klarifikasi terkait aksi demonstrasi di Pematang Siantar. Bank menegaskan isu tersebut berkaitan dengan koperasi yang bukan bagian dari BNI.
Aksi tersebut digelar oleh BEM UI sebagai bentuk solidaritas terhadap aktivis Andrie Yunus yang menjadi korban penyiraman air keras.
Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 1.031 personel gabungan untuk mengamankan aksi BEM UI terkait gugatan UU TNI dan solidaritas Andrie Yunus.
Gerakan No Kings ramai di Amerika Serikat lewat aksi demonstrasi besar. Sebenarnya apa itu No Kings dan apa tujuan di balik gerakan ini?
Robert De Niro ikut aksi “No Kings” di New York, bagian dari protes nasional terhadap kebijakan Trump terkait Iran dan imigrasi yang dinilai kontroversial.
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Model pembangunan yang diterapkan dalam PSN cenderung eksklusif dan berisiko menimbulkan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang berulang.
Perluasan definisi kepentingan umum ini membuka peluang penggusuran paksa dan alih fungsi lahan pertanian, hutan, serta wilayah pesisir,
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved