Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-P Gilbert Simanjuntak meminta Gubernur Anies Baswedan mengecam keras aksi demo anarkis yang merusak fasilitas umum di Jakarta. Ia menyayangkan aksi penolakan UU Omnibus Law pada Kamis, (8/10) lalu karena menimbulkan kerugian untuk warga DKI karena fasilitas yang dirusak tersebut dibayar oleh pajak penduduk DKI.
"Sangat disayangkan demo anarkis ini. Fasilitas ini dibiayai oleh pajak penduduk DKI, tetapi dirusak oleh pendemo yg sebagian besar dari luar DKI. Seharusnya Gubernur mengecam keras tindakan ini sebagai Kepala Daerah, bukan malah mengatakan mereka menegakkan keadilan seakan pejuang," kata Gilbert kepada Media Indonesia, Senin (12/10).
Menurutnya Anies sudah seharunya membela kepentingan warga Jakarta. Terlebih para pendemo ini datang dari luar DKI yang terbukti bisa membawa virus covid-19. Sehingga bisa meningkatkan penularan kasus covid-19 di Ibu Kota.
"Gubernur harusnya membela kepentingan penduduk DKI karena mereka yang masuk ini membawa virus covid-19, terbukti dari pemeriksaan yang dilakukan polisi. Pemprov DKI juga harus mendukung keputusan Pusat dalam hal ini, bukan malah terkesan membela para pendemo. Indonesia adalah begara kesatuan, bukan negara federal," jelasnya.
Baca juga: Kepada Para Demonstran, Anies: Anda Sedang Menegakkan Keadilan
"Saya berharap mereka melakukan aksi damai, dengan keuangan DKI yan minim, tidak sepatutnya dialokasikan ke hal-hal yang tidak perlu seperti perbaikan halte. Kalau masih belum puas, tempuh jalur konstitusional saja lewat MK. Jangan makin memperburuk suasana: kasus covid-19 bertambah di DKI, ekonomi makin terganggu," pungkasnya.
Sebelumnya, Anies mengatakan sempat berjanji untuk menyampaikan aspirasi pendemo kepada pemerintah pusat. Hal ini direncanakan lewat rapat pemerintah pusat bersama gubernur se-Indonesia. Ia menyebut menegakan keadilan merupakan kewajiban setiap orang.
"Saya ingin sampaikan bahwa apa yang tadi jadi aspirasi, besok kita akan teruskan aspirasi itu. Disampaikan. Besok akan kita lakukan pertemuan itu. Jadi saya apa yang tadi disampaikan besok akan diteruskan dan teman-teman sekalian ingatlah bahwa yang namanya menegakkan keadilan kewajiban kita semua dan anda semua sedang menegakkan keadilan," kata Anies, Kamis (8/10). (OL-4)
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
RATUSAN mahasiswa IAIN Kudus, Jawa Tengah, Kamis sore (1/8), lakukan aksi demo menuntut transparansi penentuan grade serta kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.
Ribuan orang turun ke jalan menolak klaim kemenangan Presiden Nicolás Maduro, yang dianggap curang oleh oposisi.
Di Venezuela, pasukan keamanan telah menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan ribuan pengunjuk rasa di Caracas yang memprotes hasil pemilihan yang diperdebatkan.
PP Muhammadiyah mengadakan konsolidasi nasional di kampus Universitas 'Aisyiyah. Acara ini membahas berbagai topik penting, termasuk izin pengelolaan tambang.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
Demonstran pro-Palestina melakukan protes terhadap kunjungan PM Israel Benjamin Netanyahu dengan membakar bendera AS dan memasang bendera Palestina di tiang bendera.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved