Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KARENA adanya beberapa indokator yang menunjukkan pelambatan kenaikan kasus positif dan kasus aktif covid-19 di DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan mengurangi kebijakan rem darurat secara bertahap dan memasuki pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi pada 12-25 Oktober 2020.
Keputusan penerapan PSBB transisi disahkan melalui Keputusan Gubernur No 1020 Tahun 2020 yang ditandatangani pada 9 Oktober 2020.
“Keputusan ini berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta yang menunjukkan Jakarta juga sudah berada pada tingkat risiko sedang,” kata Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam keterangan resminya, kemarin.
Selain itu, lanjutnya, beberapa indikator, seperti laporan kasus harian, kasus kematian, tren kasus aktif, dan tingkat keterisian RS Rujukan covid-19 juga stabil.
Dalam pelaksanaan PSBB Transisi Jilid 2 itu, Anies kembali mengizinkan restoran dan kafe melayani makan di tempat (dine in) hingga pukul 21.00 WIB. Sementara layanan pesan antar diperbolehkan beroperasi selama 24 jam.
Tidak hanya itu, Anies juga memperbolehkan restoran dan kafe menyelenggarakan pertunjukan musik langsung (live music).
Namun begitu, Pemprov DKI belum berencana membuka pembelajaran tatap muka di sekolah dan masih melanjutkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama masa PSBB Transisi. “Sesuai dengan yang sudah diinformasikan bahwa ada sektor- sektor sudah dibuka kembali pada masa PSBB Transisi, tetapi sekolah tidak termasuk,” tegas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana.
Sementara itu, secara terpisah ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai pelonggaran PSBB yang dilakukan Pemprov DKI selama dua pekan ke depan tidak akan berpengaruh signifikan alias berdampak minim pada perekonomian.
Ia mengakui pelonggaran PSBB akan meningkatkan geliat ekonomi di DKI Jakarta, namun itu hanya bersifat jangka pendek. Sebab, potensi penyebaran virus kembali melebar. Hal tersebut nantinya akan berdampak pula pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan
perekonomian. “Saya kira belajar dari pengalaman PSBB transisi jilid pertama yang justru bermuara pada peningkatan kasus covid-19, pelonggaran PSBB yang sekarang bisa berakibat sama,” ujarnya saat dihubungi. (Put/Mir/X-7)
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved