Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
NAMA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan muncul dalam daftar kepala daerah yang mengusulkan UU Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law pertama di Indonesia.
Anies diketahui sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2019-2023. Namanya muncul karena merepresentasikan pemda provinsi.
Namun, Anies mengaku tak pernah dilibatkan dalam pembuatan UU Cipta Lapangan Kerja. Ia tak pernah menerima selembar pun surat undangan untuk menghadiri rapat atau pertemuan guna membahas UU itu.
"Saya tidak pernah mendapat surat pemberitahuan tentang itu. Saya juga tidak pernah diundang untuk rapat," ujarnya saat meninjau kawasan Bundaran HI, Kamis (8/10.
Karena tak pernah mendapat undangan untuk menghadiri pertemuan, demikian pula ia tak menghadiri pertemuan apapun tentang Omnibus Law, Anies menegaskan tak pernah terlibat diskusi praktis tentang itu.
"Saya tidak pernah terlibat dalam diskusi," tegasnya.
Sementara itu, pengesahan UU Cipta Lapangan Kerja menuai kontra cukup luas dari kalangan pekerja. (OL-13)
Baca Juga: Kepada Para Demonstran, Anies: Anda Sedang Menegakkan Keadilan
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, mengomentari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini menghantui industri tekstil.
AKIBAT merugi, pabrik sepatu bata di Purwakarta, Jawa Barat, akhirnya menyatakan tutup. Dampak penutupan tersebut, sejumlah karyawan mengadu dan meminta bantuan kepada LBH SPSI
MEMPERINGATI Hari Buruh, ribuan buruh di Batam melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota Batam.
PARTAI Buruh memberikan dukungannya terhadap program kerja Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Sikap itu diambil karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Berdasarkan UU Kesehatan yang baru, berbagai peran dan fungsi organisasi profesi yang sebelumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan kini ditiadakan.
Kini RUU tersebut dikurangi menjadi sekitar 300 pasal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved