Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Fraksi Gerindra DPR RI, Rani Mauliani, meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi kebijakan ganjil-genap secara berkala. Terlebih hal ini dilakukan saat pandemi Covid-19 yang kondisi penyebarannya terus bergerak.
"Menurut saya sih tetap harus dievaluasi ya, walaupun keputusannya lanjut atau pun setop. Karena di saat pandemi yang terus meningkat ini evaluasi berkala harus dilakukan," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (8/9).
Baca juga: Warga Sumatra Hingga Papua Jadi Relawan Nakes Covid-19 di Jakarta
Menurutnya dalam kondisi pandemi seperti ini, memang lebih baik masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi menggunakannya di tengah kondisi pandemi. Namun, tidak semua orang punya kendaraan atau mobil lebih dari satu yang memiliki flat yang berbeda. Sehingga mau tak mau harus menggunakan transportasi umum untuk bepergian.
"Memang akan lebih baik bagi yang mempunyai kendaraan pribadi ya menggunakan kendaraan pribadi tetapi kan tidak semua orang punya kendaraan atau mobil lebih dari satu dan berplat yang satu ganjil dan yang satu lagi genap," ungkapnya.
Pihaknya pun sepakat untuk mengurangi potensi penumpukan di transportasi umum, Pemprov DKI bisa menambah armada angkutan. Namun, hal ini perlu dilakukan dari hasil kajian dan evaluasi.
"Bilamana diperlukan untuk penambahan armada sih silahkan saja tapi tetap setelah melalui mekanisme evaluasi tentunya. Agar segala keputusan tepat adanya dan memang dapat dirasakan manfaatnya betul-betul bagi masyarakat," tutupnya. (OL-6)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved