Jokowi Minta Aturan Taksi Online Dikaji

PRESIDEN Joko Widodo memahami aspirasi dari pengemudi angkutan yang keberatan dengan adanya taksi online, karena tidak ada regulasi yang mengatur angkutan berpelat hitam. Meskipun begitu, Presiden juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat akan tranposrtasi .

"Tuntutan mereka adanya perlakuan yang sama, kalau mau bisnis ya plat kuning. Itu didengar juga Presiden. Tapi tidak serta merta, karena kebutuhan masyarakat harus diakomodir juga," ujar kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi SP di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/3).

Menurut Johan, Presiden masih akan mendengarkan sejumlah pihak untuk mencarikan solusi jalan tengah yang tidak merugikan masyarakat dan pengemudi angkutan umum konvensional.

Terkait usulan Kemenhub yang meminta Kemkoinfo memblokir situs aplikasi online, menurut Johan Presiden meminta kementerian terkait mengkaji hal tersebut sebelum mengeluarkan putusan.

"Presiden sampaikan akan mendengar dulu apa yang terjadi, bagaimana jalan tengahnya agar masing-masing tidak dirugikan baik dari bisnis atau kebutuhan masyarakat luas," ujar Johan.

Terkait usulan penerbitan Perpres sebagai payung hukum taksi online, Johan mengatakqn Presiden tidak serta merta menutup aplikasinya, tidak bisa juga serta merta meng-ignore keresahan para sopi taksi itu.

"Karena itu perlu dilihat dalam aturan-aturannya secara bersama-sama. Harus dikaji lagi dan dilihat dulu secara matang," pungkasnya. (OL-2)