Soal Angkutan Berbasis Online, Menkominfo Serahkan Pada Regulator

PERMINTAAN Kementerian Perhubungan untuk melakukan pemblokiran aplikasi taksi daring masih akan dikaji Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun demikian, ketaatan pada aturan sektor transportasi akan dikedepankan.

Alhasil, Menkominfo Rudiantara enggan menjawab tegas soal kemungkinan pemblokiran itu dan lebih menyerahkannya kepada pertimbangan dari Kementerian Perhubungan.

"Saya harus menghormati regulator dari sektornya, yaitu Pak (Menteri Perhubungan Ignasius) Jonan. Kan saya sering bicara telpon-telponan dengan Pak Jonan, sering datang ke kantornya. Kalau regulasi sekotornya, yang paling tahu ya regulatornya. Saya kan bukan regulator dari sektor perhubungan. Saya enggak bisa men-judge gitu lho," kilah dia, di ruang Komisi I DPR, Jakarta, Senin (14/3).

Perlunya pengkajian itu terkait dengan kemungkinan adanya pelanggaran pada peraturan tertentu. Sebab, ada sejumlah tahapan pemblokiran jika terkait dengan tindak pidana tertentu.

Misalnya soal penyelenggaraan internet sehat. Jika Kemenkominfo ragu atas permohonan pemblokiran situs-situs tertentu yang diduga terkait pornografi, pihaknya bisa membentuk tim panel yang terdiri dari sejumlah tokoh masyarakat.

"Nanti saya lihat lah (surat dari Kemenhub). Orang saya masih di sini. Suratnya belum baca isinya apa," aku Rudiantara.

Jikapun itu terkait dengan status perusahaannya sebagai investasi asing tanpa badan usaha tetap di Indonesia, sejumlah tahapan mesti dilalui sebelum pemblokiran. Misalnya, pengecekan badan usahanya, perpajakannya. Jika ditemukan ketidakpatuhan, itu bisa dinbawa ke pengadilan perpajakan.

"Harus kompetitif Indonesia-nya, harus friendly terhadap investasi, termasuk swasta yang dari luar. Jangan lupa, pembangunan ekonomi kan oleh APBN dan investasi swasta dan asing. Pada saat sama, jaga national interest," tandas dia. (OL-2)