Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPOLISIAN Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) tidak akan memproses pemberitahuan aksi demontrasi yang diajukan elemen masyarakat selama penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (KTT LB OKI).
"Kami tidak akan proses jika ada pemberitahuan rencana aksi unjuk rasa," kata Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Martuani Sormin di Jakarta, Sabtu.
Martuani mengimbau elemen masyarakat tidak menggelar unjuk rasa selama pelaksanaan KTT LB OKI Ke-5 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta Pusat pada Minggu-Senin (6-7 Maret 2016).
Sejauh ini, Martuani mengaku pihak Polda Metro Jaya belum menerima pemberitahuan aksi unjuk rasa yang diajukan kelompok massa.
Bagi Indonesia, perwira menengah kepolisian itu menyatakan pelaksanaan KTT negara Islam itu merupakan kebanggaan dan kehormatan bangsa.
Sehingga pelaksanaan KTT LB OKI harus didukung segenap masyarakat Indonesia dan tim pengamanan yang maksimal agar berjalan lancar dan aman.
Martuani menambahkan Polri mengerahkan 4.200 personel ditambahkan 600 anggota Brimob guna mengamankan kegiatan KTT LB OKI itu.
Pihak Polda Metro Jaya dan TNI juga bersinergi mengamankan para tamu setingkat menteri, kepala pemerintah, serta kepala negara yang akan menghadiri KTT LB OKI. (X-2)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved