Reklamasi Ancol Preseden Buruk Anies

DIREKTUR Eksekutif Walhi Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi, mendesak Gubernur Anies Baswedan membatalkan dan menarik Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Nomor 237/2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) Seluas 35 hektare dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluas 120 hektare.

Menurut Tubagus, konsep proyek perluasan itu tidak jelas dan tidak ada urgensi. “Kami menolak keputusan gubernur yang memberikan izin pelaksanaan perluasan kawasan Dufan dan Ancol. Itu memunculkan preseden buruk,” ujarnya, kemarin.

Jika proyek itu diteruskan, terang dia, tidak ada kepastian masa depan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan teluk Jakarta.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak juga menyesalkan keputusan Anies mengizinkan reklamasi Ancol.

“Sangat disayangkan. Sudah berkali-kali timbul polemik soal reklamasi. Kini muncul lagi polemik yang diselesaikan dengan kekuasaan, bukan dengan peraturan,” kata Gilbert.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Muhammad Guntur Romli melalui akun Twitter @GunRomli bahkan menuding Anies memanfaatkan isu SARA untuk membentengi kebijakannya memberi izin reklamasi. Ia menilai Anies telah melanggar janjinya di Pilkada DKI 2017 yang intinya tidak akan melanjutkan semua proses reklamasi di DKI Jakarta.

Secara terpisah, Corporate Secretary PT Pembangunan Jaya Ancol Agung Praptono membenarkan bahwa dalam proyek perluasan kawasan tempat rekreasi tersebut, pihaknya bakal mendirikan wahana baru atau bangunan lain, seperti Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW. (Ins/Ths/J-3)