Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SELURUH jajaran Korps Bhayangkara diingatkan untuk tetap meningkatkan dedikasi, loyalitas, serta menggunakan anggaran secara tepat dan bertanggung jawab. Demikian pernyataan Kapolri Jenderal Idham Azis saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri 2020 melalui konferensi video di Kantor Pusat Pengendalian Krisis Mabes Polri, Jakarta, kemarin.
“Kita mendapat peringkat satu dari seluruh kementerian/lembaga dalam kategori penyerapan pagu anggaran besar yang penyerapannya sebesar 98,28%,” ujar Idham.
Idham menuturkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencapai 75,95% dalam bidang pelayanan prima untuk satuan kerja dan polres, antara lain Polrestabes Surabaya, Polresta Sidoarjo, Polres Banyuwangi, Polres Malang, Polres Tuban, dan Polres Cirebon.
Selain prestasi terkait dengan operasional dan pelayanan yang baik yang wajib dipertahankan, terang dia, penggunaan anggaran juga harus bisa dipertanggungjawabkan.
“Kita gunakan sesuai dengan peruntukannya. Penggunaan DIPA harus digunakan sebesarbesarnya untuk organisasi. *Apabila tidak bisa diserap, hanya ada satu kata, dikembalikan ke negara”, pungkas Idham. (Sru/J-3)
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai pengawasan anggaran dan distribusi dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara ketat
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Anggaran makan bergizi gratis yang merupakan program gagasan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sempat ramai diperbincangkan
Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan didorong untuk direvisi untuk pemerataan pendidikan gratis di tingkat SD hingga SMA.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipangkas menjadi Rp7.500 per anak. Anggaran tersebut akan berbeda setiap daerah.
SAAT ini ramai diperbincangkan mengenai program makan siang gratis atau makan bergizi gratis dari presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved