Pupuk Bersubsidi Susah Dibeli

RAUT wajah Presiden Joko Widodo terlihat tegang. Pengusung Kabinet Kerja itu sepertinya menahan amarah. Namun, dia terus mendengarkan dengan saksama tumpahan keluh kesah kelangkaan pupuk bersubsidi saat berdialog dengan petani Indramayu, Jawa Barat, Rabu (8/3) silam. Presiden menyimak setiap keluhan yang disampaikan para petani. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sama sekali tidak terganggu oleh terik matahari meski dialog berlangsung di areal terbuka tanpa atap. "Petani di sini kesulitan mendapat pupuk bersubsidi. Kalaupun ada, lebih mahal daripada harga eceran tertinggi yang ditetapkan Kementerian Pertanian. Presiden terlihat menahan marah," tutur Heryetno, warga Indramayu, peserta dialog antara petani dan Presiden Jokowi, kepada Media Indonesia, pekan lalu.

Dalam menyikapi keluhan para petani, Presiden berjanji menuntaskan persoalan dengan cara membenahi sistem distribusi pupuk bersubsidi. Mantan Wali Kota Surakarta itu meminta para petani bersabar karena butuh waktu mengatasi pergerakan mafia pupuk yang telah ahli di bidangnya. Keperkasaan mafia pupuk sudah teruji. Meski rezim penguasa silih berganti, tidak ada yang mampu menghentikan sepak terjang mereka dalam 15 tahun terakhir. "Teriakan petani mungkin sudah sampai di langit, tetapi pertolongan belum juga tiba. Karena dana kami terbatas buat beli pupuk nonsubsidi, produksi kami menurun bahkan sebagian gagal panen," lanjutnya. Itulah sebabnya suplai beras dan hasil pertanian menurun.

Masyarakat terkena dampaknya dengan kenaikan harga pangan. Pemerintah menjadi sasaran kritik karena tidak mampu memutus mata rantai mafia yang mengambil alih jatah petani. Beratnya tantangan yang dihadapi Presiden Jokowi dalam memberantas mafia pupuk diakui sumber Media Indonesia. Dia merupakan salah satu tim penyusun alokasi kuota pupuk bersubsidi. Pekerjaan itu dilakoni pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014). "Sudah cukup saya melakukan hal-hal seperti itu," ucapnya kepada Media Indonesia terkait dengan permainan kuota pupuk bersubsidi yang dilakukannya selama ini. Sumber ialah seorang profesional di bidang perpupukan dan rutin dipakai untuk membuat proposal dengan menggelembungkan kuota. Itu semisal di Jawa Barat yang di dalamnya terdapat petani Indramayu. Total kebutuhan pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton. Jumlah itu digelembungkan menjadi 1,1 juta ton. "Saya bersama tim bertugas menyusun proposal dan broker yang membawa ke DPR untuk dibahas dalam RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok)," terangnya. Penggelembungan mengacu kepada jumlah petani dan luas lahan di wilayah tersebut.

Berteman baik
Komisi IV DPR dan pejabat tertentu di Kementerian Pertanian tak pernah menolak angka yang diajukan karena disusun sesuai dengan kebutuhan wilayah. Penggelembungan lancar-lancar saja karena broker berteman baik dengan anggota dewan, pejabat Kementerian Pertanian, pejabat daerah, dan perwira kepolisian ataupun TNI. "Pupuk bersubsidi itu tidak dibawa lewat jalan darat ke Jawa Barat, tapi dikapalkan untuk perkebunan besar di Riau," tutur sumber yang mengaku merasa bersalah karena menyaksikan jatah petani sering juga ikut dikapalkan. Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menepis tuduhan adanya penggelembungan volume pupuk bersubsidi dalam rapat anggaran.

Ia balik menuding ketidakmampuan pemerintah dalam mendata RDKK. Bila pemerintah mampu memastikan jumlah kebutuhan pupuk nasional, permainan mudah diawasi. "Sudah berulang kali diingatkan, persoalan utama pembagian pupuk bersubsidi adalah ketepatan sasaran RDKK. Data RDKK tidak jelas karena diusulkan pemerintah kota dan bupati yang disetujui gubernur. Angkanya tidak sesuai karena masih berdasarkan penetapan kuantum, bukan ketepatan sasaran seperti yang disalurkan distributor," tegasnya. Di sisi lain, Herman Khaeron melihat potensi penyelundupan pupuk subsidi bakalan tetap terjadi jika disparitas harga terlalu jauh.

Disparitas harga merangsang pihak tertentu menyelewengkan pupuk bersubsidi sehingga mengakibatkan kelangkaan di wilayah tertentu. "Kami ini hanya stempel saja, hitung-hitungannya dari pemerintah. Jika mengatakan mafia bermain, mafianya siapa? Harga beras naik karena mafia, pupuk bersubsidi hilang karena mafia. Itu cuma spekulasi. Kalau RDKK jelas bisa by address. Petani tinggal menunjukkan kartu ketika beli pupuk ke kios. Sekarang ini kan tidak jelas." Sejauh ini, menurut Herman, Komisi IV belum menerima laporan terkait dengan kegiatan mafia pupuk. DPR akan bergerak menelusuri permainan mafia pupuk jika ada laporan dan bukti-bukti cukup. "Kami pun sudah gemas. Tugas kami untuk mengawasi peredaran pupuk bersubsidi. Kalau kami diajak terlibat, kami akan mau. Bahkan, sekarang sudah dibentuk panja pupuk bersubsidi," tandas Herman.