Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan untuk terbuka menerima aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
Hal itu ia sampaikan dalam Sidang Pleno Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 melalui teleconference.
Baca juga:Anies: Garda Terdepan Penanganan Korona adalah Pencegahan
"Kami perlu membuka diri terhadap masukan dari semua elemen masyarakat, segala aspirasi yang masuk," kata Prasetyo di Jakarta, Kamis (23/4).
Prasetyo menyebut banyak pekerjaan yang harus dituntaskan oleh Pemprov DKI Jakarta. Anies juga diminta untuk mempertimbangkan skala prioritas mengingat kapasitas kemampuan keuangan daerah cukup terpukul akibat pandemi korona
"Pekerjaan rumah itu salah satunya penanganan pandemi covid-19, dan percepatan pemulihan dampak covid-19, program yang dijalankan pada 2021 sangat banyak ditentukan pada saat dikerjakan pada 2020," jelas Prasetyo.
Pembangunan yang tepat di Jakarta, kata Prasetyo, untuk mencapai suatu kondisi yang ideal gimana semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi. perubahan itu dapat terjadi dalam bentuk pengadaan sarana dan prasarana, dan penciptaan struktur.
Baca juga:Dampak Covid-19, APBD DKI Jakarta Diprediksi Hanya Capai 47%
"Anggaran 2020 juga masih harus dipertajam dan masih harus disempurnakan supaya lebih fokus, tajam dan efektif menangani Covid-19," pungkas Prasetyo. (Ins/A-3)
Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat terobosan dalam menuntaskan permasalahan macet dan banjir.
PARTAI NasDem diprediksi mendapatkan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Rencana Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membangun rumah pompa di Kali Sunter pada 2025 didukung DPRD DKI Jakarta.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi menjadi saksi dalam sidang dugaan rasuah pengadaan lahan di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur, di Pengadilan tipikor.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bakal memanggil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved