Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Lurah Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Agus Gunawan mengungkapkan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), ternyata banyak data penerima yang tidak sinkron. Pasalnya, dari 5.377 paket sembako telah diserahkan ke warga, 500 di antaranya dikembalikan.
"Misalnya di RW 01, ada 204 paket sembako yang dikembalikan. Kebanyakan warga pindah atau meninggal dunia. Ya kan data penduduk itu dinamis," jelas Agus kepada Media Indonesia, Jakarta, Minggu (19/4).
Saat pembagian sembako diberikan langsung ke warga, Agus menuturkan, pihak RT-RW mengecek kembali apakah data penerima bantuan itu sudah benar atau belum.
Baca Juga: Kemensos Berikan Sembako untuk Warga Terdampak Korona di Jakarta
"Ya kalau tidak tepat, kami balikin ke Pasar Jaya. Jumlah keseluruhan Kepala Keluarga (KK) di Cilandak Barat enam ribuan lebih. Tapi yang ngontrak juga banyak. Meski bukan asli warga Cilandak Barat, ya tetap dibantu," jelas Agus.
Agus juga menyebut, masih banyak warganya yang berpikir kalau mereka bakal dapat semua sembako. Padahal, katanya, penerima bansos ialah warga yang rentan miskin dan miskin.
Sementara itu, Camat Cilandak Mundari membeberkan ternyata penyaluran distribusi tersebut molor dari jadwal seharusnya.
Baca Juga: Dampak Covid-19, ODP Miskin di Klaten Dapat Bantuan Sembako
Masih ada empat kelurahan lagi yang belum disalurkan sembako. Mundari tidak menahu kapan pastinya pemberian bantuan dari Pemprov DKI itu sampai ke warga lainnya
"Harusnya kan tanggal 15 April kemarin. Ini sudah dua kali tertunda. Saya enggak tahu alasannya kenapa bisa molor," pungkas Mundari. (Ins/OL-10)
Bank DKI senantiasa berupaya memberikan kontribusi membantu program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya mendukung terwujudnya salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) covid-19 pada 2020.
Sembako yang disalurkan antara lain, beras, minyak goreng, gula, telur hingga keperluan rumah tangga lainnya
Penyaluran bantuan sosial telah dilakukan sejak 2020 saat covid-19 melanda.
Ditemukan paket sembako untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak sesuai.
Alokasi bantuan di Kecamatan Tanjungpandan untuk bansos sembako dan PKH triwulan II tahun 2024 mencapai 5.724 Keluarga Penerima Manfaat
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved