Pemprov DKI Hanya Tinggal Lelang Proyek ERP

REGULASI proyek Electronic Road Pricing (ERP) atau retribusi lalulintas elektronik dinilai sudah komplit. Pemerintah DKI Jakarta pun didesak agar segera menjalankan lelang tender ERP dalam upaya mengendalikan lalu lintas terutama kendaraan pribadi.

"Dulu katanya belum dijalankan (ERP) di Jakarta karena regulasinya. Sekarang regulasi sudah komplit, sekarang ini tinggal jalankan proses lelang," kata Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas dalam sebuah diskusi di kawasan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (24/2)

Darmaningtyas mengatakan, ERP adalah salah satu cara mengendalikan volume lalu lintas di Jakarta. Menurutnya, jumlah kendaraan kendaraan yang mengaspal meningkat lima kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir. Selain itu, kondisi layanan transportasi umum belum memadai yang menyebabkan pilihan masyarakat selain kendaraan pribadi semakin minim.

Ia pun mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, untuk segera merealisasikan ERP yang selama ini hanya jadi wacana guna membantu mengurai kemacetan ibukota. Pasalnya, sebentar lagi Jakarta akan segera menyongsong datangnya Pemilihah Gubernur (Pilgub) DKI tahun 2017. Sehingga, kata dia, apabila tidak melakukan lelang secepatnya maka penerapan ERP akan tertunda lagi.

"Waktu Pemprov DKI untuk ERP hanya Maret, April, Mei (2016). Tidak ada lelang berarti penerapan ERP akan kembali tertunda. Tahun depan orang akan sibuk soal pilkada," ucapnya.

Ia menambahkan, pihak kepolisian juga telah mendukung pemerapan ERP. Menurutnya, sudah tidak ada alasan lagi bagi Pemprov DKI untuk menunda proyek tersebut.

"Makanya, kita harus dorong Pemprov DKI untuk implementasi ERP. Jangan kembali menjadi wacana, alasannya selalu bilang butuh polisi, sekarang polisi sudah mendukung," pungkasnya. (OL-1)