PSBB Berlaku Hari Ini, Pemkot Bogor Mulai Salurkan Bansos

PEMBATASAN Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bogor, resmi berlaku mulai hari ini, Rabu (15/4).

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Bogor mulai melakukan penyaluran bantuan sosial kepada warga yang terdampak virus korona (covid-19).

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, dalam konpersi pers melalui video, Selasa (14/4) malam, menyebut akan dimulai pendistribusian bansos pada Rabu (15/4) atau hari ini.

"Besok (hari ini, red) bantuan pertama secara simbolis. Bantuan itu dari Gubernur Jawa Barat," kata Dedie.

Baca juga: DPRD DKI Desak Pasar Jaya Perketat Pengawasan Bansos

Lebih lanjut dia mengatakan, secara teknisnya, penyaluran bantuan-bantuan itu membutuhkan waktu. Artinya, pembagian bukan di lapangan, tapi didistribusikan ke alamat non-DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial).

"Penyaluran itu dilakukan tim Dinas Sosial Kota Bogor, melalui kecamatan, kelurahan, RW siaga, singkronisasi disdukcapil, dan kominfo," katanya.

Lebih jauh soal bantuan bagi yang terdampak covid-19 ini, Dedie menjelaskan, Pemkot Bogor sudah melakukan persiapan sejak jauh hari sebelum rencana PSBB.

"Ya gini, kalau buat Kota Bogor, kita sudah lakukan persiapan bantalan jaring pengaman sosial. Untuk yang hal-hal sifatnya darurat,"katanya.

Tetapi, lanjutnya, untuk yang sifatnya program, ini yang dapat pengalokasian anggaran yang harus dieksekusi. Kemudian yang penanganan ini pun dilakukan secara bertahap.

"Yang sudah kita pastikan itu adalah dari pemprov, yang dapat bantuan. Dan untuk yang lain- lain, yang bansos Presiden tentu kita menunggu saja. Tetapi intinya kita akan melakukan perivikasi kesesuaian antara data DTKS maupun non DTKS,"jelasnya.

Sistem penyaluran, katanya, ada juga yang nantinya didistribusikannya lewat PT Pos Indonesia. Kemudian Pos Indonesia apakah bekerja sama dengan ojol (ojek online) atau yang lain lain. Terkait itu, pemkot sepenuhnya menyerahkan pada PT Pos Indonesia.

"Yang jelas bantuan itu tidak boleh tumpang tindih. Satu orang itu hanya boleh mendapatkan satu jalur bantuan pemerintah. Tidak ada duplikasi. Nah ini kan dikroscek NIK e-KTP. Untuk proses itu butuh waktu. Ini datanya bukan data puluhan orang, tapi ratusan ribu orang," pungkasnya.

Sementara itu, berdasarkan data dari gugus tugas penanganan covid-19 Kota Bogor, data DTKS di Kota Bogor sebanyak 69.248 rumah tangga dengan jumlah KK (kepala keluarga) sebanyak 71.111.

Dari 71.111 KK itu, jumlah yang dibantu oleh Pemerintah Propinsi Jabar sebanyak 8.046.

Sedangkan jumlah perluasan sembako oleh APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) sebanyak 30.010. Sisanya adalah yang sudah mendapatkan PKH (program keluarga harapan) dan sembako sebanyak 33.055.

Adapun untuk yang non-DTKS, usulan kota untuk provinsi sebanyak 43.531 dab kuota provinsi hanya 31.285. Jadi sisa yang tak terbantu sebanyak 12.246, yang akan diintervensi oleh APBD (anggaran pendapatan dan belanja) Kota Bogor. (OL-1)