​​​​​​​Terapkan PSBB, Cadangan Beras Pemkot Bogor 300 Ton

PELAKSANAAN penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah di Jawa Barat (Kota Depok, Kota Bogor, dan Kota Bekasi), rencananya akan dilaksanakan serentak pada Rabu, 15 April mendatang atau tiga hari lagi.

Saat ini kota-kota tersebut tengah bersiap-siap. Tak terkecuali dengan Pemerintah Kota Bogor. Salah satu konsennya adalah soal ketersediaan pangan.

Dalam konpersi pers jarak jauh melalui video, Minggu (12/4), Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyebutkan bahwa untuk ketersediaan pangan, cukup.

Dia mengatakan, sebelumnya beras yang ada dalam stok cadangan darurat Kota Bogor, hanya 22 ton. Namun kemudian ditingkatkan jadi 300 ton.

"Ketersediaan pangan, kita ada cadangan pangan 300 ton untuk didistribusikan dalam paket bahan sembako. Selain anggaran jaring pengaman sosial yang totalnya Rp36 miliar. Itu sebelum paket dari pusat atau pemprov masuk," ungkap Dedie.

Dedie menyebut, berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Kota Bogor ada 71 ribu kepala keluarga (KK) yang sudah terdaftar. Mereka adalah yang mereka dapat program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp150 ribu hingga Rp 200 ribu, untuk sembako.

Dia menjelaskan, dengan adanya masyarakat miskin baru (misbar), pemerintah juga memberi perhatian. Bahkan ada kartu pra kerja untuk sektor swasta yang karyawannya dirumahkan dan di PHK (pemutusan hubungan kerja).

"Kita pakai DTKS karena baru diperbaharui pada Januari lalu, jadi masih valid," katanya.

Baca juga: PSBB di Kota Bogor Diberlakukan Rabu 15 April

Sementara itu, lanjutnya, data dari Dinas Kesehatan Kota Bogor dan koordinasi wilayah, di luar dari 71 ribu KK, ada sekitar 52 ribu KK yang layak masuk kategori mendapatkan bantuan.

"Selain yang 52 ribu dan yang dapat data dari kartu prakerja, kita juga data tenaga atau petugas medis yang jadi ujung tombak dalam penanganan covid-19 ini. Untuk data yang ini sedang divalidasi lagi," jelasnya.

Dia juga menjelaskan, bahwa di Kota Bogor ada sebanyak 720 rukun warga (RW). Dimana, di setiap RW dirangking 1 sampai 50, khususnya bagi mereka yang terinterpensi PKH atau kartu sembako.

"Dan kita verifikasi dan rekonsiliasi data, pengecekan nik supaya tidak ada seseorang yang menerima berkali- kali dari sektor keuangan yang sama," jelas Dedie yang mantan Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama AntarKomisi dan Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Masih menurutnya, mekanismenya memang bukan hanya bantuan tunai dan pemberian bahan pokok saja. Tapi juga ada berupa padat karya. Maka dari itu, di butuhkan waktu.

Terkait bantuan-bantuan tersebut, dia menegaskan akan dilakukan pengawasan ketat. Termasuk akan dilakukan tindakan tegas oleh yang berwenang.

"Kalau RT RW masih prioritaskan keluarga, itu akan kita awasi. Nanti dirangking 1-50 oleh karena itu, kalau kita pakai sistem rangking tidak bisa diperdebatkan lagi. Diperuntukkan bagi mereka yang usia renta, disabilitas, sangat miskin. Makanya yang 52 ribu itu masih kita validasi. Ada yang belum yakni dari dinakertrans akibat PHK. Itu harus dibuktikan dengan data. Harus ada buktinya gak bisa ngaku-ngaku," pungkasnya. (A-2)