Pemprov DKI Lambat Bangun RTH

PENGAMAT Tata Kota Nirwono Yoga menyebut Pemprov DKI Jakarta lambat dalam membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dari tahun 2000, penambahan persentase jumlah RTH hanya meningkat sekitar satu persen.

"Penambahan RTH sangat lambat, dari 9 persen tahun 2000, 9,8 persen tahun 2010, dan kini (2015) baru 9,98 persen," kata Nirwono, Sabtu (20/2).

Angka itu masih jauh dari target. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diamanatkan jumlah RTH sebanyak 30% dari luas wilayah sebuah daerah.

Nirwono menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan lambannya pertumbuhan jumlah RTH. Pertama, pembebasan lahan RTH sulit dilakukan karena harga lahan yang mahal di pusat kota.

"Harga lahan di pusat kota sangat mahal sehingga pembebasan lahan untuk RTH baru bisa dilakukan di pinggiran kota seperti Jakarta Timur dan Jakarta Selatan," jelas Nirwono.

Kemudian, masih banyak lahan yang ditawarkan bermasalah. "Tanah bersengketa dan sertifikat ganda sehingga belum bisa dibeli," ungkapnya.

Nirwono mendorong pemerintah provinsi untuk bergerak cepat dan serius dalam membangun RTH. Setidaknya, pemerintah membeli lahan RTH yang bebas dari masalah terlebih dulu.

Pemerintah juga perlu segera mengembalikan fungsi lahan yang seharusnya digunakan untuk RTH. "Mengembalikan fungsi bantaran kali, tepian rel kereta api, bawah sutet, kolong jembatan jalan layang yang seharusnya menjadi jalur hijau," paparnya. (OL-1)