Daeng Azis Pengaruhi Warga Kalijodo

PENGARUH Abdul Azis alias Daeng Azis sebagai penguasa Kalijodo masih cukup kuat di mata warga.

Hal itu terbukti dari demonstrasi warga Kalijodo ke Kantor DPRD DKI kemarin yang didorong kuasa hukum Daeng Azis, Razman Arif Nasution.

Selain itu, Razman bahkan sempat mengatakan pihaknya menahan kartu keluarga (KK) para warga agar tidak bisa mendaftar ke posko yang didirikan RT dan RW setempat.

Ada sekitar 1.300 KK yang mereka tahan.

"Bohong kalau pemerintah bilang banyak yang daftar. Kan KK warga banyak ada di kami," ujarnya seusai bertemu dengan anggota dewan di Gedung DPRD DKI, kemarin.

Warga yang berjumlah sekitar 150 orang itu datang menggunakan empat bus besar dan sempat menutup satu lajur Jalan Kebon Sirih. Mereka meminta anggota dewan agar mau menemui mereka untuk berdialog.

Razman menyampaikan sebagian besar warga masih menolak upaya penertiban. Terlebih lagi Pemerintah Provinsi DKI menggunakan tentara.

Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung menegaskan dirinya mendukung penertiban bangunan di atas tanah negara. Namun, ia menyoroti masalah dialog yang belum dilakukan Pemprov DKI.

"Kami mencoba memfasilitasi karena kami tidak setuju dengan adanya TNI dan polisi di sana," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan tetap melakukan penertiban, tetapi mengikuti tenggat pemberian surat peringatan (SP) pertama, kedua, hingga ketiga.

Diketahui, jarak pemberian SP1 ke SP2 ialah tujuh hari, sedangkan tenggat SP2 ke SP3 berjarak tiga hari dan pemprov akan mengeluarkan surat perintah bongkar tiga hari berselang dari penerbitan SP3.

"Saya kan mau menegakkan perda. DPRD kan yang buat perda. Harusnya lebih mengerti, dong," ujarnya.

Ahok tidak memusingkan anggaran pembangunan taman di lahan Kalijodo nantinya. Ada beberapa opsi yang bisa dilakukan Pemprov DKI untuk membiaya ruang terbuka hijau (RTH). Salah satunya dengan meminta dana kewajiban pengembang.

"Kan ada kewajiban pengembang yang mau tambah KLB (koefisien lantai bangunan). Sudah ada beberapa yang mau menambah KLB. Kan kami bisa alihkan untuk bangun fasilitas sosial dan fasilitas umum," kata Ahok.