Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGADILAN Negeri Cikarang resmi melakukan eksekusi lahan untuk Depo Light Rail Transit (LRT) Jabodebek di Bekasi Timur pada Kamis (12/3. Proses eksekusi lahan dimulai dengan pembacaan putusan oleh PN Cikarang.
Seusai membacakan penetapan putusan, proses eksekusi dilanjutkan dengan perataan rumah dengan menggunakan alat berat. Proses tersebut terpantau berjalan lancar dengan disaksikan oleh masyarakat setempat. Sebanyak 19 bidang berupa tanah dan bangunan di Kampung Jati Terbit, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi dirobohkan.
Baca juga: Lanjutkan LRT Hingga Stadion BMW, Jakpro Butuh Rp4,1 Triliun
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Lahan LRT Jabodebek Fadliansyah mengatakan, setelah eksekusi dilakukan, warga tinggal melakukan pengambilan uang ganti untung ke PN Cikarang, yang prosesnya memakan waktu paling lama dua hari terhitung Kamis (12/3).
"Alhamdulillah secara keseluruhan proses yang dijalani hari ini berjalan dengan lancar. Tinggal ada dua bidang yang memerlukan proses tambahan," jelas Fadliansyah kepada wartawan.
Lurah Jatimulya Bekasi Charles Mardianus menyebutkan, sebagian besar warga kelurahan Jatimulya yang terkena pengerjaan Depo LRT Jabodebek saat ini sudah menerima harga ganti untung dari pemerintah.
“Ganti untung depo LRT ini semua tahapan sudah dilalui dan melibatkan komunikasi ke warga,” kata Charles.
Sebelumnya, dengan harga yang ditentukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), terdapat ratusan masyarakat yang sudah menyetujui pembebasan lahan dan menerima ganti untung dari pemerintah. Adapun pembacaan putusan ditujukan kepada belasan rumah yang sebelumnya sampai ke proses konsinyasi.
Konsinyasi sendiri merupakan penitipan uang atau barang pada pengadilan guna pembayaran utang/ganti rugi. Konsinyasi pembebasan lahan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Lahan yang telah dikosongkan nantinya akan mulai dibangun Depo LRT Jabodebek seluas 12,2 hektare oleh PT Adhi Karya selaku pelaksana kerja. Untuk diketahui, luas keseluruhan depo LRT ini nantinya adalah 12,22 hektar, yang terdiri dari akses depo seluas 1.7 hektar dan area depo seluas 10,52 hektar.
LRT Jabodebek sebelumnya ditargetkan selesai pada April 2020. Namun akibat terkendala pembebasan lahan molor menjadi Juli 2021. (RO/A-1)
Integrasi antar moda transportasi publik diharapkan tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.
Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Wibowo mengatakan pihaknya melakukan penyesuaian titik perhentian bus.
PEMPROV DKI Jakarta menerapkan tarif Rp1 kepada masyarakat yang ingin menggunakan layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta khusus tanggal 22 dan 23 Juni 2024.
Penerapan tarif normal LRT Jabodetabek ini sekaligus mengakhiri masa berlaku tarif promo yang telah berlangsung sejak 22 Oktober 2023 hingga 31 Mei 2024.
Pembangunan berbagai sarana transportasi terus berlanjut, salah satunya Light Rail Transit (LRT) Jakarta.
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dan Direktur Utama PT Jakpro, Iwan Takwin, mengungkapkan upaya mereka untuk mempercepat pembangunan LRT Jakarta Fase 1B.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved