Kalijodo Diduduki karena Ditelantarkan

KAWASAN Kalijodo yang berada di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dan Penjaringan, Jakarta Utara, telah berkali-kali ditertibkan.

Namun, tempat itu selalu kembali menjadi lokasi prostitusi.

Penyebabnya antara lain pemerintah tidak segera mengembalikan fungsi lahan itu.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Kukuh Hadi Santoso, mengatakan penertiban kawasan Kalijodo pernah dilakukan pada 1995.

Namun, tidak lama setelah lokasi bersih dari kafe-kafe liar, lahan itu kembali ditempati.

Ia tidak mengetahui alasan kenapa di Kalijodo tidak langsung dibangun taman pascapenertiban ketika itu.

Sebab, saat itu ia baru menjadi anggota Satpol PP DKI.

"Karena pada saat itu pemerintah tidak langsung membangun lahan tersebut menjadi taman atau apa pun sesuai fungsinya. Kalau sekarang, setelah nanti lahan kita kuasai, Pak Gubernur akan langsung menginstruksikan membangunnya menjadi taman sehingga warga tidak bisa kembali lagi. Mudah-mudahan penertiban kali ini bisa tuntas karena di lokasi langsung dibangun taman," katanya ketika dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) juga menginsatruksikan kepada pemerintah daerah agar tegas dalam mengembalikan ruang publik yang diduduki pihak tidak bertanggung jawab itu.

Menurutnya, tindakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang ingin menertibkan kawasan Kalijodo untuk dikembalikan sebagai ruang terbuka hijau merupakan langkah tepat.

"Semua milik umum harus dipulihkan menjadi milik umum. Kalau memang Kalijodo milik umum, ya harus dipulihkan agar dinikmati secara bersama-sama. Tentu ada timbal baliknya. Masyarakat harus dibangunkan rumah susun," kata JK seusai meresmikan pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi DKI di Balai Kota, kemarin.

Menurutnya, dalam proses penertiban, dialog dan pendekatan kepada masyarakat memang harus dilakukan.

Namun, dalam penertiban Kalijodo yang sebelumnya, sudah pernah dilakukan beberapa kali sehingga dialog tidak perlu dilakukan lagi.

JK juga mengatakan sebetulnya masyarakat sudah paham betul mengapa mereka harus ditertibkan.

Meski demikian, Pemprov harus memfasilitasi warga yang ingin direlokasi ke rumah susun atau warga yang ingin mencari pekerjaan yang lebih baik.