Pemprov DKI Batalkan Enam Ruas Tol

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan membatalkan pembangunan tol di enam ruas jalan yang akan dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ahok menyatakan kini ia berubah pikiran dan ingin enam ruas jalan tersebut menjadi jalan layang arteri.

Keenam ruas jalan tersebut awalnya sudah disepakati Pemprov DKI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) untuk dibangun enam ruas jalan tol.

"Sekarang kebijakan kita sudah tidak mengarah ke tol. Jadi saya pikir lebih baik jadi jalan arteri saja. Nanti kalau seadainya macet akan kita bikin ERP (Electronic Pricing Road)," kata Ahok di Balai Kota, Selasa (16/2).

Pembangunan jalan tol yang bernilai investasi Rp42 triliun itu akan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Awalnya pembebasan lahan akan dilakukan oleh Kemen PUPR. Namun, banyaknya kebijakan pembangunan pemerintah pusat yang didorong keluar daerah membuat pembebasan lahan akhirnya diserahkan kepada Pemprov DKI.

Ahok mengatakan ia akan menyerahkan proyek pembangunan pada swasta. Ia pun sudah bersurat kepada Kemen PUPR untuk mengubah peruntukkan enam ruas jalan tol menjadi jalan arteri. Namun, hingga saat ini belum mendapat jawaban. "Tidak apa-apa kita tetap yang bebaskan lahan tapi kasih swasta nanti yang membangun," ujarnya.

Rute enam ruas jalan tol yang akan dibangun yakni Duri Pulo-Kampung Melayu (12,65 Km) dengan nilai Rp5,96 triliun, Semanan-Sunter (20,23 km, Rp9,76 triliun, Sunter-Pulogebang (9,44 km, Rp7,37 triliun). Rute lainnya adalah Ulujami-Tanah Abang (8,7 kmm Rp4,25 triliun), Pasar Minggu-Casablanca (9,15 kmm, Rp5,71 triliun), dan Kampung Melayu-Kemayoran (9,060 km, Rp6,95 triliun). Total panjang jalan yang akan dibangun adalah 69,77 kilometer.

Pembangunan enam ruas tol ini awalnya bertujuan untuk mengurai kemacetan dan berintegrasi dengan lima ruas tol Jalur Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR). (OL-2)