Luhut Negara tidak Diatur Preman

MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan sikap tegas terkait upaya penolakan penggusuran kawasan Kalijodo, Jakarta Utara, yang diduga mendapat sokongan dari preman.

"Negara ini tidak diatur oleh preman, berkali-kali saya bilang. Ingat itu," ujar Luhut di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (16/2).

Meski begitu, Luhut menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bisa menyelesaikan masalah tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat tetap akan memberikan dukungan apabila diperlukan.

"Suruh selesaikan dulu sama mereka kan, masak semua pusat kan. Apa gunanya daerah nanti," katanya.

Sepert diberitakan, warga kawasan Kalijodo resmi menunjuk Razman Arif Nasution sebagai kuasa hukum. Dalam upaya penolakan tersebut juga muncul nama Abdul Aziz alias Daeng Aziz yang merupakan sosok disegani di kawasan Kalijodo.

Adapun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bertekad menggusur kawasan lokalisasi Kalijodo. Ahok, sapaan Basuki, memiliki alasan untuk meratakan daerah itu. Selain untuk memberantas prostitusi, alasan lainnya karena Kalijodo merupakan jalur hijau yang tidak boleh dibangun pemukiman. (OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki EKA PURNAMA