Ahok Emosi PT Jasa Marga Minta Jaminan Rp4 Miliar

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok emosi begitu mendengar PT Jasa Marga meminta uang jaminan sebesar Rp4 miliar sebagai syarat membuka pintu gerbang tol Cakung menuju Terminal Pulogebang, Jakarta Timur.

PT Jasa Marga menurut Ahok meminta uang jaminan untuk menutup kerugian yang bisa timbul karena sedikitnya angkutan umum yang berminat keluar masuk terminal yang dibangun oleh mantan Gubernur Joko Widodo tersebut.

Hal tersebut dinilainya tidak masuk akal karena tidak mendukung program pemerintah dalam menyediakan fasilitas transportasi umum yang memadai.

"Masa tidak ada tenggang rasa sih. Itu kan dibuka untuk bangunan umum dari pemerintah, untuk rakyat. Masa kita harus bayar. Lagi pula kalau rugi kenapa? Ini kan untuk masyarakat," ujarnya dengan nada tinggi di Balai Kota, Senin (15/2).

Padahal, lanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menerima syarat lain yakni membiayai pembangunan akses jalan tol menuju terminal serta membiayai pembangunan gerbang tol beseta sistem komputerisasinya. Pembangunan tersebut menghabiskan dana setidaknya Rp4 miliar. Sehingga jika ditotal hanya untuk akses masuk keluar terminal, Pemprov DKI harus mengeluarkan dana Rp8 miliar.

Tak hanya kali ini, PT Jasa Marga juga sebelumnya pernah meminta uang jaminan kepada Pemerintah Kota Bekasi sebagai syarat membuka gerbang tol Bekasi Barat senilai Rp4,2 miliar pada 2014.

Ahok pun mengancam akan membatalkan diskon PBB bagi jalan tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga dan berikut kantor pengelolanya. Diketahui, PT Jasa Marga telah lama mendapat keringanan PBB untuk seluruh ruas tol di wilayah DKI hingga 50%.

Tak hanya mengancam untuk menghapus diskon PBB, Ahok juga akan mengarahkan Dinas Pelayanan Pajak beserta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) DKI untuk menilai ulang nilai aset-aset yang dikelola PT Jasa Marga serta berdiri di atas wilayah DKI.

"Kalau mereka maunya seperti itu oke. Ini bukan masalah uangnya tapi kebijakan aneh yang tidak mendukung fasilitas publik. Saya akan keluarkan Rp4 miliar untuk jaminan tapi saya akan hitung ulang aset mereka dengan apraisal yang baru. Diskon PBB juga saya hapus, kalau bisa malah saya naikkan ke tingkat maksimal," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan Terminal Pulogebang telah usai dibangun sejak 2014 lalu. Namun belum bisa digunakan karena terkendala akses jalan tol. Akses tol kini sudah selesai dibangun dan surat izin prinsip terminal sementara dari Kementerian Perhubungan pun sudah keluar.

"Saya berharap masalah dana gerbang tol dan jaminan bisa selesai dengan baik. Karena ini sudah ada semua fasilitasnya, tinggal pakai saja. Semoga sebelum lebaran sudah bisa digunakan maksimal," tuturnya.(OL-1)