Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) dengan tegas meminta seluruh kalangan, termasuk aparat penegak hukum, mengawasi proses pemilihan calon Wakil Gubernur (cawagub) di DPRD. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Mohammad Arifin, saat acara Ngopi Bareng PKS di Kantor DPW PKS, Jakarta Timur, Selasa (21/1).
Baca juga: PKS Legowo Berbagi Jatah Cawagub dengan Gerindra
"Tolong prosesnya diawasi, kita minta media mengawasi proses ini supaya proses demokrasi di DPRD dalam konteks pemilihan cawagub, betul-betul fair play. Termasuk juga aparat penegak hukum, KPK juga ikut mengawasi," kata Arifin yang pagi itu usai menyerahkan nama cawagub ke Gubernur Anies Baswedan.
Ia mengatakan pengawasan itu dilakukan agar proses pemilihan cawagub berjalan dengan lancar tanpa ada kecurangan maupun pelanggaran tata tertib dari pihak tertentu selama proses berlangsung.
"Jangan sampai ada pihak tertentu yang mencederai proses demokrasi berjalan di DPRD. Kita berharap mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan baik dan yang terpilih adalah yang terbaik untuk membantu kerja Gubernur," ungkapnya. (OL-6)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved