Ahok Akan Tolak Permintaan Tunjangan Rapat Anggota DPRD

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan akan menolak permintaan tunjangan anggota DPRD DKI senilai Rp300 ribu jika tidak ada dasar hukummya. Ahok balik bertanya dasar hukum atas usulan tunjangan rapat dewan itu.

"Jika tidak ada dasar hukum tentu permintaan itu tidak bisa kita kabulkan karena tidak sesuai aturan hukum," ungkap Ahok di Balai Kota DKI, Rabu (10/2).

Menurut dia, Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, sudah berkirim surat kepada Gubernur DKI itu. Namun Ahok berikan disposisi kepada Sekda DKI, Saefullah. "Saya tulis catatan mana ada aturannya," tegas Ahok

Karena, lanjut Ahok, rapat dewan adalah merupakan bagian dari pekerjaan sebagai anggota dewan. Sehingga tidak akan diberikan honor rapat lagi.

"Mana ada aturan kamu kalau kerja diajak rapat oleh bos, minta uang kira-kira dimarahin nggak? Kaya dong gubernur kalau tiap kali rapat dapat duit," ujarnya.

Menurut dia, anggota DPRD DKI sudah mendapatkan gaji cukup besar. Selain mereka juga mendapatkan beberapa tunjangan seperti mobil dinas.

"Gaji sudah gede, dikasih mobil masa nggak rajin. Aku lebih kecil gajinya, rajin juga," kata Ahok.

Orang nomor satu di Ibu Kota itu meminta agar warga Jakarta juga ikut ditanya atas permintaan DPRD DKI itu. Jika 50 persen masyarakat setuju, dia akan kabulkan. Namun jika tidak, maka hal itu tidak dapat direalisasikan.

"Tanya ke masyarakat kira-kira mereka setuju nggak DPRD sebagai wakilnya, kalau rapat dikasih duit lagi. Kalau 50 persen setuju aku kasih kalau ada aturannya. Saya sudah disposisi dari mana aturannnya," ujar Ahok. (OL-2)