Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan bus kampanye antikorupsi yang akan berkeliling ke sekolah-sekolah sepanjang tahun. Hal ini masuk dalam rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada Senin (9/12) lalu.
"Bus kampanye antikorupsi ini akan berangkat menuju ke SMP 39. Ini merupakan putaran pertama antikorupsi. Di belakang kita, 160 duta antikorupsi (terdiri) para guru, para pelajar. InsyaAllah mereka gunakan bus ini sepanjang tahun, bukan event tahunan sekali. Dengan mengucap Bismillah, bus kampanye antikorupsi secara resmi diluncurkan," ujar Anies di halaman Gedung Balai Kota, Jakarta, Selasa (10/12).
Menurut Anies, bus tersebut replika dari bus kampanye antikorupsi milik lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihaknya pun berkolaborasi dengan KPK perihal peluncuran bus tersebut.
"Selain dengan KPK RI, jajaran Pemprov DKI kerja sama dengan Dinas pndidikan, KPK Ibu kota, ada Dishub, ada Trans-Jakarta. Kami berharap dengan adanya kampanye ini maka usaha mendorong kesadaran pencegahan korupsi makin berkembang," tuturnya.
Baca juga: Tepat di Hari Antikorupsi, MAKI Gugat 5 Kasus Korupsi Mangkrak
Diketahui, Duta Antikorupsi sudah diberikan pelatihan dan pembekalan oleh KPK RI dan KPK Ibu kota pada Kamis (5/12) lalu. Mereka berkeliling sekolah mengedukasi soal menolak gratifikasi, pungutan liar, pemerasan dan lainnya.
"Ini adalah komitmen dari kita di Jakarta untuk memastikan kegiatan pencegahan korupsi dilakukan sejak usia dini. Karena itu, di masa sekolah memberi kesempatan untuk pembelajaran membiasakan antikorupsi, kebiasaan berintegritas," tukasnya.(OL-5)
Diketahui BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2016.
Memerangi korupsi, menurut Mentan Andi Amran Sulaiman, dinilai penting karena saat ini Kementan tengah fokus pada capaian swasembada.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa korupsi adalah masih menjadi tantangan dan menghasilkan masalah pembangunan sehingga diperlukan evaluasi total.
Presiden Jokowi mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal sebagai regulasi pemberantasan korupsi.
Nawawi Pomolango mengatakan diperlukan sinergi semua elemen bangsa untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di semua sektor.
Wakil ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan peringatan Hakordia tahun ini diadakan di Senayan Hari ini, dengan mengusung tema 'Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju'.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved