Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zita Anjani angkat bicara soal usulan anggaran lem aibon sebesar Rp82,8 miliar. Menurutnya, itu hanya sebagian kecil yang terungkap terkait usulan anggaran janggal.
"Lem aibon itu kecil. Masih banyak sekali permasalahan yang menjadi PR bersama perihal anggaran. Jadi, lem aibon baru puncaknya saja dari gunung es, permasalahan transparansi dan akuntabilitas anggaran DKI," ungkap Zita di Jakarta, Rabu (6/11).
Zita mengatakan sebaiknya pengelolaan rancangan APBD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 yang berprinsipkan transparansi dan akuntabilitas.
"Harus ada trust atau kepercayaan. Komunikasi yang baik dan sinergitas harus dibangun. Kan DPRD dan Pemprov itu mitra. Baik buruknya ditanggung bersama. Ajak kami bicara," kata dia.
Baca juga: Karena Lem Aibon, Sri Mulyani Turun Tangan Benahi Kualitas APBD
Zita menuturkan, seharusnya jika ada permasalahan terkait anggaran DKI, jangan tiba-tiba dipublikasikan langsung ke publik. Pasalnya, usulan anggaran itu masih dibahas dan bisa berubah sesuai kesepakatan.
"Jangan ujug-ujug sesuatu yang masih dirancang dibuka ke publik. Kalau gitu untuk apa fungsi anggaran di DPRD? Setelah dibahas dan analisa di DPRD boleh, bahkan wajib warga Jakarta tahu setelah jadi anggaran," tuturnya.
Itu wajib disajikan ke publik, seterang-terangnya agar warga Jakarta lah yang paling banyak mengambil manfaat dari anggaran atau kebijakan publik," tandas Zita.(OL-5)
Dengan membuka data pertahanan dan menunjukkan kekuatan atau senjata yang dimiliki, negara lain atau negara yang dikategorikan sebagai lawan akan berpikir dua kali untuk mengganggu.
Setiap rupiah yang dibelanjakan dari uang negara harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia.
Anggaran yang disiapkan sebenarnya tidak mencukupi untuk menangani kemiskinan ekstrem karena sebagian digunakan untuk mendukung program Gentra Karya.
Perguruan tinggi negeri untuk tetap menjaga pengelolaan anggaran dengan baik dan menghindari penyimpangan yang dapat menyebabkan temuan di kemudian hari.
Kemenpora menyempurnakan aplikasi Washpim untuk meningkatkan transparansi anggaran sekaligus memudahkan pihak ketiga atau federasi untuk mengajukan kebutuhan anggaran.
Pemeriksaan rekening partai politik jelang Pemilu 2024 dinilai sebagai bentuk transparansi partai politik kepada masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved