Pelebaran Trotoar, Pemprov DKI Tawarkan Diskon PBB

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjanjikan insentif kepada pemilik lahan sepanjang ruas Jalan MH Thamrin hingga Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Bonus yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupa diskon retribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut rencana, pelebaran trotoar hingga 10 meter yang baru akan diuji coba di jalur tersebut siap dimulai tahun ini. Ahok berharap, pemilik lahan mau berkontribusi untuk pembangunan pedestrian.

Teknisnya, potongan tanggungan retribusi PBB disesuaikan dengan luas lahan yang dipinjamkan. Lahan yang dapat dibangun untuk pelebaran trotaor seperti halaman atau area parkir luar gedung.

"Untuk pelebaran trotoar pasti harus bongkar pagar. Ada diskon (pembayaran PBB). Contohnya lebar lahan 50 x 20 meter. Tapi kalau mau buka pagar jadi 50 x 10 meter, jadi yang langsung didiskon 500 meter persegi," ungkapnya.

Selain diperuntukan bagi pejalan kaki, pelebaran trotoar juga dapat berfungsi sebagai lahan bisnis. Tentunya yang juga melengkapi layanan bagi pejalan kaki. "Pemilik lahan boleh membuka restoran, kafe, atau tempat berjualan lainnya," katanya.

Jika uji coba berhasil, pembangunan serupa dapat juga diterapkan di luar jalur protokol. Caranya dengan mengurangi badan jalan yang ada.

"Kalau jalan diluar jalur protokol ada tiga lajur, nanti bisa dipangkas jadi dua lajur. Sisanya dibuat trotoar," urainya.

Khusus di jalur ruas Jalan MH Thamrin, pembangunan trotoar menjadi tanggung jawab PT. MRT Jakarta. Sementara, perbaikan gorong-gorong dijalankan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

Sebelumnya, Direktur Utama PT. MRT Jakarta, Dono Bustami mengatakan, pembangunan trotoar merupakan perjanjian didalam proyek infrastruktur mass rapid transit (MRT). Pembangunan trotoar mencangkup perbaikan dan pengerjaan fisik.

"Pembangunan trotoar bagian dari kontrak. Pelebaran trotoar dibarengi dengan penataan supaya terlihat jauh lebih rapi," ucap Dono. (OL-2)