Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
JALUR sepeda yang dibangun pemerintah provinsi (Pemprov) DKI di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan memiliki konsep yang berbeda. Ada kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah.
"Pola pendekatan untuk jalur sepeda beda dengan sebelumnya. Jika sebelumnya kita bangun dulu infrastruktutnya baru diresmikan, saat ini, kita uji coba dulu baru dibangun agar tidak perlu tambal sulam," ungkap Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo di Gedung Balai Kota, Jakarta, Jumat (18/10).
Tujuan pendekatan itu agar seluruh elemen masyarakat bisa memberikan masukan terhadap jalur sepeda yang akan diresmikan. Dengan demikian, diharapkan program tersebut sesuai ekspektasi masyarakat.
"Misalnya, kurang rambu atau berlebihan pasang cone. Jadi sampai November nanti, kita evaluasi terus," kata Syafrin
Baca juga: Dishub DKI Kaji Aturan Larangan Mobil tanpa Garasi
Pihaknya bersama Anies pernah berdiskusi dengan komunitas sepeda yang salah satu keinginan mreka adalah adanya jalur sepeda yang tidak terputus. Pasalnya, beberapa jalur sepeda tidak saling menyambung.
"Contoh di Melawai, ada jalur sepeda namun terputus 2 km. Kalau hanya bolak balik di situ oke aja. Tapi. pesepeda juga punya aktivitas lain jadi jalurnya tidak optimal. Jadi hasil berunding sama-sama baru ketemu 63 km ini," kata Syafrin
November mendatang, fase ketiga jalur sepeda sepanjang 15 km akan diluncurkan.
Fase pertama sudah diluncurkan pada September sepanjang 23 km dan fase kedua pada Oktober sepanjang 25 km. Total ada 63 km. (OL-2)
PKS mengkritik keberadaan jalur sepeda di Jakarta yang dianggap belum ideal
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak akan mengurangi spesifikasi pada jalur sepeda.
Beberapa ruas jalan yang jalur sepedanya mengalami kerusakan di antaranya adalah di jalan Matraman, Salemba Raya, Tugu Tani, HOS Cokroaminoto, Ahmad Yani, serta DI Panjaitan.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak mau ambil pusing terkait laporan komunitas penggiat transportasi sepeda Bike To Work kepada Ombudsman.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakart Heru Budi Hartono dilaporkan ke Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya oleh komunitas pesepeda Bike to Work (B2W) Indonesia.
KOMUNITAS Bike To Work (B2W) Indonesia melayangkan gugatan kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Heru digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved