Ahok Rapat dengan Presiden Soal Bisnis di DKI

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diikutsertakan dalam rapat terbatas (ratas) di Istana, Jakarta Pusat, Rabu (20/1). Rapat itu dihadiri empat menteri koordinator untuk membahas tentang kemudahan berbisnis di Ibu Kota.

"Kami rapat membahas untuk kemudahan melakukan bisnis. Rapat terbatas dengan presiden, ada menteri-menteri juga dan empat menko sama BKPM," kata Ahok sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/1).

Dia menambahkan, untuk kemudahan berbisnis di DKI, pihaknya telah melakukan beberapa terobosan. Misalnya penghapusan surat keterangan domisili perusahaan dari persyaratan.

"Kami juga melakukan penyederhanaan proses izin untuk sebanyak 518 perizinan," ujarnya.

Selain itu, kata Ahok, Pemprov DKI juga telah melakukan one day service untuk beberapa layanan perizinan. Sementara pada tahun 2016 ini telah dilakukan beberapa layanan terbaru yakni Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) online dan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB).

"Ada enam jenis izin yang bisa diurus dengan AJIB. Ini baru diluncurkan awal tahun ini oleh BPTSP (Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)," ungkapnya.

Ahok juga mengusulkan beberapa langkah kepada pemerintah pusat. Seperti deregulasi pertanahan, deregulasi izin lingkungan, dan regulasi virtual office. Kemudian diusulkan juga agar BPJS Ketenagakerjaan, kesehatan dan SIUP disimultankan.

Selain itu, usulan pengurusan izin penyambungan PAM, PLN, dan IMB agar disimultankan. Juga agar membuat regulasi izin aplikasi seperti Go-Jek, dan Grab. (Ssr/OL-1)