Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Dalam Negeri memfasilitasi mediasi meredam perseteruan antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Yasonna Laoly dan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah. Keduanya berseteru terkait izin mendirikan bangunan (IMB) sekolah kedinasan Kemenkum dan HAM, yakni Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) di Tangerang. Pertemuan tertutup dimulai pada pukul 13.00 WIB. Keduanya keluar ruangan dengan senyum lepas.
"Sudah tidak ada pertentangan, tidak ada dusta di antara Pak Sekjen Kum dan HAM (Bambang Sariwanto) dan Pak Wali Kota (Tangerang). Ini atas petunjuk Pak Mendagri (Tjahjo Kumolo)," ujar Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, di Gedung Kemendagri, kemarin.
Pada kesempatan tersebut, Tjahjo Kumolo berhalangan hadir sehingga diwakili Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo. Dari pihak Kemenkum dan HAM diwakili Sekjen Kemenkum dan HAM Bambang Sariwanto. Adapun Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah maupun Gubernur Banten Wahidin Halim hadir dalam pertemuan tersebut.
Kesepakatan yang disepakati dalam pertemuan tersebut, ungkap Hadi, meliputi upaya dan kompromi izin pembangunan dan pemanfaatan lahan, penarikan pengaduan di polisi, pengaktifan kembali sejumlah layanan publik, hingga perizinan terkait tata ruang bangunan.
"Terkait dengan pembangunan Poltekim dan pemanfaatan lahan, semuanya sudah clear, yang mana penyesuaiannya akan difasilitasi Bapak Gubernur Banten, sehingga tadi telah ada kesepakatan akan menarik seluruh pengaduan, dan juga pelayanan publik dibolehkan. Kemudian terkait dengan normatif di dalam perizinan di sana, tata ruangnya ini akan diselesaikan sebaik-baiknya," terang Hadi.
Hadi pun mengungkapkan perbedaan persepsi yang membuat perseteruan ini bergulir. Khususnya terkait peruntukan lahan dan perizinan. (Uca/J-3)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada Senin, 29 Juli 2024.
Kemenkumham Dhahana Putra mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memberikan pengaturan hukum yang lebih tegas mengenai kohabitasi dan perzinaan atau kumpul kebo
KPK minta Kemenkumham mencegah lima orang yang diyakini berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan masyarakat adat Sunda dalam menjaga, melestarikan dan mengembangkan kekayaan intelektual budaya mereka.
Kemenkumham kembali membuka seleksi Calon Taruna/i (Catar) Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) untuk Tahun Anggaran 2024.
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
Perseteruan seharusnya tidak membuat Pemkot Tangerang merugikan masyarakat umum
Menkumham dan Wali Kota Tangerang akan bertemu untuk membahas perseteruan secara khusus
Dampak perseteruan Wali Kota Tangerang dengan Menteri Hukum dan HAM, Pemkot Tangerang pun membahas penyegelan gedung Poltekip dan Poltekim.
Ancaman Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah, menjadi masalah besar bagi warga kompleks Kehakiman dan kompleks Pengayoman.
Risma kemarin dikabarkan juga mulai meninjau sekolah-sekolah, terutama gedung sekolah yang cukup tua untuk dilakukan rehabilitasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved