Gubernur Anies Mulai Ingkar Janji

RANCANGAN Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dinilai minim keberpihakan pada masyarakat nelayan. Lantaran itu, Gubernur Anies didesak mencabut raperda tersebut sebab mengingkari janjinya saat kampanye lalu.

Desakan itu disampaikan Komunitas Nelayan Tradisio-nal (KNT), Walhi, dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), saat berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Tubagus Sholeh Ahmad mengatakan Raperda RZWP3K seharusnya dibahas bersama-sama. Khususnya kelompok usaha seperti nelayan.

Namun, justru selama ini Pemprov DKI tidak pernah mengundang nelayan serta pemangku kepentingan lain dari elemen masyarakat untuk dimintai pendapat terkait dengan RZWP3K.

"Padahal, saat bermula dari Undang-undang 27 Tahun 2007, tentang Pengelolaan WP3K yang diubah menjadi UU 1/2014 digugat oleh kami lalu kami menang, seharusnya pembahasan RZWP3K melibatkan masyarakat dan kelompok usaha. Ini nyatanya kok tidak," sesal Tubagus Sholeh.

Tubagus yang akrab disapa Bagus, menerangkan perda tentang RZWP3K sesungguhnya adalah turunan UU yang hadir menjadi penengah bagi nelayan dan korporasi atau individu.

Namun, pada praktiknya penyusunannya selalu berma-salah. Tanpa pelibatan masyarakat ia pesimistis nelayan di Teluk Jakarta dapat bebas melaut mencari nafkah.

"Sebab, saat ini saja nelayan itu potensi kriminalisasinya sangat tinggi. Nelayan Pulau Pari sudah dikriminalisasi. Jadi upaya penengah konflik dengan evaluasi kebijakan itu harus diambil," tegasnya.

Di sisi lain, kritik juga Bagus alamatkan kepada Kemente-rian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang kurang maksimal dalam mengawasi penyusunan raperda RZWP3K yang ada di Jakarta maupun di wilayah-wilayah lainnya.

"Mereka harusnya meng-evaluasi kebijakan, tetapi tidak dilakukan," ujarnya.

Sekjen Kiara, Susan Hera-wati, menambahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melanggar janji kampanye untuk berpihak pada kesejahte-raan nelayan. Hal itu ditunjukkan melalui penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) di atas pulau reklamasi.

"Dia enggak berani untuk membatalkan. Ngerinya lagi di dalam Raperda RZWP3K kalau dari analisis kami tak ada pemukiman nelayan di Teluk Jakarta. Sedihnya lagi di dalam raperda itu ada permukiman nonnelayan. Kan jadi pertanyaan, kok jadi lucu? Ini berdasarkan analisis draf raperda itu. Berangkat dari situ. Adanya pemukiman non-nelayan dan itu berada di wilayah pesisir yang elite," kata Susan.

Sebelumnya, Dinas Keta-hanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) DKI hendak merencanakan pengajuan kembali Raperda RZWP3K yang sudah masuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun ini. Raperda itu akan mengatur terkait dengan zonasi perairan Teluk Jakarta termasuk perairan di sekitar pulau hasil reklamasi dan Kepulauan Seribu. (Put/J-3)