Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek Terbentuk Juli

PEMERINTAH menargetkan pembentukan Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek bisa rampung pada Juli mendatang.

Lembaga tersebut nantinya akan memiliki kewenangan untuk mengatur sistem transportasi seluruh moda mulai dari Transjakarta, Commuter Line, Lintas Rel Terpadu (LRT), Moda Raya Terpadu (MRT) hingga jalan tol agar lebih terkoordinasi dan terintegrasi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, saat ini, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang berada di bawah Kementerian Perhubungan belum bisa melaksanakan tugas dengan maksimal karena keterbatasan kewenangan.

Maka dari itu, diperlukan ototoritas dengan tingkat kewenangan lebih tinggi yang tidak berada di bawah naungan kementerian.

"Sehingga mereka bisa mengambil keputusan atas suatu hal. Berdasarkan hasil di sidang kabinet, otoritas itu nanti berbentuk BUMD," jelasnya.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Iskandar Abubakar menilai hingga saat ini BPTJ masih belum berhasil menyelesaikan masalah transportasi di Ibu Kota dan sekitarnya.

"Kewenangan atas transportasi masih berada di bawah pemerintah daerah dan kementerian sehingga BPTJ tidak memiliki keleluasaan untuk menyusun kebijakan. Padahal transportasi itu masalah multidimensi yang tidak mengenal batas administrasi dan kewenangan," tutur Iskandar. (OL-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Budi Ernanto