Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik meminta agar Kesbangpol DKI Jakarta segera mencairkan dana bantuan partai politik atau dana banpol.
Dalam rapat bersama Komisi A DPRD DKI yang dihadiri jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hari ini, Taufik menyebut kehadiran dana tersebut sangat dinantikan karena saat ini parpol sedang menghadapi hajatan besar yakni Pemilu 2019.
"Kita mau Pemilu ini. Kita butuh dana supaya bisa menghadapi Pemilu. Jangan sampai dana itu cairnya di akhir tahun," kata Taufik, Rabu (20/3).
Baca juga: Alokasi Banpol 2019 Naik 100%
Taufik menyebut jika dana banpol baru cair di akhir tahun, parpol akan sulit menggunakan dana tersebut serta terburu-buru dalam memberikan laporan.
"Sulit juga kita nanti laporannya kalau diberikannya telat," terangnya.
Ia juga menegaskan Kesbangpol harus menyosialisasikan kepada parpol jika ada prosedur yang harus dilakukan parpol guna mencairkan dana tersebut. Jangan sampai penyampaian informasi yang terlambat membuat parpol dirugikan.
"Ini kan hak kita nih. Bagaimana supaya bisa cair. Kalau memang harus buat proposal ya bersuratlah ke partai biar bisa dibuat. Kalau tidak ada surat pemberitahuan ya bagaimana bisa kita buat. Ya nggak akan cair itu duit," tegasnya.(OL-5)
Praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari transaksi janggal pendanaan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menguat.
Adanya dugaan aliran dana kampanye itu bersumber dari fasilitas pinjaman BPR di salah satu daerah Jawa Tengah yang mengalir ke Koperasi Garudayaksa Nusantara milik Prabowo.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI mempertanyakan maksud dari temuan PPATK soal dana mencurigakan untuk Pemilu 2024.
KEPALA Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Mohammad Fadil Imran meluruskan soal adanya operasi intelijen asing pemberi dana untuk koalisi capres dan cawapres tertentu.
Banyak laporan dana kampanye yang sekadar basa-basi untuk memenuhi persyaratan.
Dikutip dari pelayanpublik.id, total dana yang disediakan partai rata-rata mencapai Rp150 hingga 250 miliar per tahun secara nasional dan daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved