Penjualan Saham Bir Belum Disetujui, Anies Minta Warga Desak DPRD

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta tidak setuju dengan kebijakan penjual saham di PT Delta Djakarta. Gubernur Anies Baswedan pun meminta warga untuk bertanya kepada calon anggota legislatif dukungan mereka untuk menilai kebijakan tersebut.

"Jadi saya sampaikan, ya kita laporkan kepada masyarakat saja karena ini adalah bagian dari janji kami, apalagi bulan depan adalah pileg, silakan ditanyain aja para caleg itu, anda mau milih 1,2 triliun mau dipakai untuk memajukan dunia peralkoholan atau mau dipakai untuk memajukan air bersih untuk rakyat?," kata Anies di Pondok Labu, Jakarta Selatan, Jumat (8/3).

Anies menjelaskan, tentunya pandangan para caleg soal saham di Delta Djakarta bisa menjadi bahan warga Jakarta menilai para calon wakil rakyat pada pemilihan umum 17 April 2019.

"Saya mengundang pada semua warga saja untuk me-review caleg-calegnya. Itu lebih penting," sebutnya.

Pemprov DKI telah menyurati DPRD DKI Jakarta untuk mengajukan pelepasan saham di Delta Djakarta pada Mei 2018. Namun, kata Anies, sejauh ini belum ada surat balasan dari DPRD terkait permintaan pemerintah tersebut.

"Nah kita sudah ajukan, kemudian ketua dewan menyampaikan belum proses. Kemudian BUMD punya peran, selain peran dia sebagai perusahaan, dia punya pembangunan, jadi disebut usaha milik negara karena ada komponen pembangunannya," lanjutnya.

Oleh karena itu, pihaknya mempertanyakan di mana unsur pembangunannya dalam sebuah BUMD memproduksi bir apabila pemerintah tetap mempertahankan saham di perusahaan tersebut.

"Jadi kalau kita mempertahankan uang di situ, pertanyaan sederhana, di mana unsurnya? kalau tidak ada unsur pembangunan, jangan badan usaha milik daerah. Silakan kalau swasta berusaha, tapi kalau negara, kalau membuat perusahaan, harus punya unsur pembangunan," tegasnya.

Anies menambahkan, pemerintah bukan mencari untung, apalagi dividen dari saham ini pertahun itu rata-rata Rp38 milyar. Sebut Anies, Itu ekuivalen dengan pajak yang dibayarkan tempat hiburan Alexis, yakni kira-kira Rp36 milyar.

"Kemudian ada yang tanya, ini kan investasi, tugas negara itu bukan mencari untung. Pendapatan negara itu didapatnya lewat pajak, supaya pajaknya meningkat, dunia usahanya maju berkembang," pungkasnya. (OL-4)