DPRD: Subsidi Jangan Lebih Besar dari yang Dibayar Rakyat

WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta, Santoso mengatakan, pemberian subsidi terhadap tarif transportasi massal memang menjadi keharusan pemerintah. Namun, besaran subsidi tentunya akan dikaji apalagi tidak semua masyarakat mengunakan transportasi MRT dan LRT tersebut.

"Subsidi harus, cuma subsidi tidak boleh besar dari yang rakyat bayarkan. karena tidak semua rakyat menaiki MRT dan LRT," terangnya.

Dia tak memungkiri, transportasi massal itu berada di kawasan elit. Sehingga subsidi itu akan dikaji lebih dalam agar bisa berbagi dengan masyarakat yang tidak mengunakan transportasi tersebut.

"Kalau subsidi pasti kita mendukung, karena kalau tidak ada subsidi, nanti nggak ada yang naik tetapi Pemda tidak serta-merta nurut sama keinginan operator," lanjutnya.

Sementara itu, MODA transportasi umum berbasis rel, Moda Transportasi Raya (MRT) Jakarta akan segera rampung dalam hitungan minggu. Namun begitu, untuk menjadi moda transportasi berbayar, hingga kini pihak MRT masih belum dapat memastikan tarif yang akan dipatok.

"Harganya itu penuh kewenangan Pemerintah Provinsi DKI. Sudah kita serahkan, jadi kita akan menunggu saja," kata Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia (HI), Kamis (28/2) kemarin.

William tidak menjelaskan apa yang menyebabkan penentuan tarif tersebut masih belum rampung. Namun, dirinya menyatakan pihak MRT masih menunggu hasil dari pembahasan Pemprov DKI dan DPRD mengenai tarif tersebut.

Saperti diketahui, MRT akan beroperasi secara komersial pada 24 Maret mendatang. MRT akan melewati rute mulai dari Bundaran HI hingga Lebak Bulus dengan waktu kurang dari 1 jam.

"Rencana operasi komersial itu kita akan perkirakan di antara 24 - 31 Maret. Tapi memang baik 24 Maret nanti secara penuh kita sudah menyatakan diri siap lakukan operasi komersial," tukas William. (OL-4)