Gerindra Usulkan Pemilihan Wagub DKI dari Kader PKS Usai Pemilu

KETUA Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Abdul Ghani, mengusulkan pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI dilakukan seusai Pemilu 2019. Sebab, anggota DPRD DKI saat ini sedang fokus pada persiapan pemilihan umum (pemilu) pada April 2019.

“Kita sibuk menjelang pemilu. Kalau cepat selesai, bagus. Kalau tidak, ya habis pemilu,” kata Abdul Ghani, saat ditemui di gedung DPRD DKI, Rabu (6/2).

Baca juga: 3 Cawagub DKI Silaturahmi ke Fraksi Golkar

Abdul Ghani menambahkan, sekarang ini hampir semua anggota DPRD DKI beserta dengan dewan pimpinan pusat (DPP) maupun dewan pimpinan daerah (DPD) partai sedang fokus mempersiapkan pemilihan umum legislatif dan presiden.

“Sekarang kan tidak fokus nih, karena sibuk dengan urusan pemilu, penyelamatan masing-masing caleg dan pilih capres. Kalau kita kurang turun pasti orang tidak kenal kita. Yang enak mah, memang habis pemilu,” ujar Abdul Ghani.

Menurut dia, selama Gubernur DKI, Anies Baswedan, mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sendiri, maka pemilihan pengganti Sandiaga Uno tidak perlu dipaksakan harus segera selesai.

“Jangan sampai anggota dewannya yang ngebet gitu kan. Kalau Pak Gubernur yang ngebet kan lain namanya. Dia sudah tidak mampu nih di pundaknya menjalankan roda Pemerintahan di Pemprov DKI. Saat ini, enjoy saja dia (Anies Baswedan-Red),” ujar Abdul Ghani.

Pihaknya optimistis, nama dua kandidat tidak akan berubah meski pelaksanaan pemilihan wagub dilakukan seusai Pemilu 2019. Hal itu karena sudah ada kesepakatan antara Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bahwa wagub DKI berasal dari PKS.

“Tidak berubah. Pasti kan sudah ada kesepakatan antara DPP masing-masing. Kita ikut melaksanakan saja. Namun yang pemilihan itu, bukan ranahnya partai lagi, tetapi ranahnya DPRD DKI,” jelas Abdul Ghani.

Baca juga: Inginkan Posisi Wagub Terisi, NasDem Sindir Silpa APBD DKI

Seperti diketahui, tiga nama cawagub DKI diusulkan PKS untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. Ketiganya adalah mantan wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu, Sekretaris DPW PKS DKI, Agung Yulianto, dan Ketua Dewan Syariah DPW PKS DKI, Ahmad Suhaimi.

Tim panelis uji kepatutan dan kelayakan ditetapkan empat orang. Keempatnya adalah Wakil Ketua DPD Gerindra DKI, Syarif dan peneliti LIPI, Siti Zuhro. Panelis dari pihak PKS adalah pakar kebijakan publik Eko Prasodjo dan pengamat politik Ubedilah. (OL-6)