Pemerintah Ambigu Atasi Macet

DEWAN Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) melihat ambigunya sikap pemerintah, baik pusat maupun DKI Jakarta, dalam menyelesaikan persoalan kemacetan Jakarta.

Di satu sisi pemerintah tengah berupaya ‘memaksa’ masyarakat beralih ke angkutan umum, tetapi di saat yang sama pemerintah memberi kelonggaran kepemilikan kendaraan pribadi.

“Di DKI, masyarakat didorong naik angkutan umum. Tapi juga dibuat kebijakan fiskal seperti memberikan DP Rp0 untuk pembelian sepeda motor. Ini bertolak belakang,” ujar anggota DKTJ Sudaryat­mo dalam Outlook Transportasi Jakarta 2019,
Senin (21/1)

Sejumlah catatan sepanjang 2018 sudah dibuat DTKJ untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang transportasi kepada Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah capaian positif telah dirasakan lewat kebijakan yang dibuat DKI Jakarta dalam pembenahan sistem transportasi.

“Sayangnya, kebijakan-kebijakan itu masih ada yang bertolak belakang. Harus ada kebijakan yang terintegrasi,” ujarnya.

Sudaryatmo mengatakan Indonesia perlu belajar manajemen transportasi dari sejumlah negara, Tiongkok misalnya.

Di Tiongkok, pemerintah setempat sampai mengatur soal pengeluaran belanja transportasi masyarakat yang tidak boleh melebihi 7% dari pengeluaran rumah tangga mereka. Alhasil, masyarakat di sana memilih kendaraan umum untuk menekan bujet pengeluaran buat ongkos transportasi.

DTKJ juga mendorong Pemprov DKI Jakarta segera memberlakukan sistem jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) untuk menekan jumlah kendaraan di jalan.

Pasalnya pembatasan kendaraan lewat kebijakan ganjil-genap yang sudah berjalan saat ini hanya bisa mengurangi tingkat kepadatan, belum sampai menghilangkan kemacetan.

“DTKJ sebenarnya sangat berharap sistem ERP itu se-gera berlaku karena dampak dari ganjil-genap belum maksimal dalam mengatasi masalah kemacetan,” imbuh anggota Komisi Litbang DTKJ Eva Azhara Latifa di acara yang sama.

Sistem ganjil-genap, sambungnya, hanyalah kebijakan sementara sebelum pemberla-kuan ERP. “Sistem ganjil-genap itu masih punya beberapa kelemahan, masih bisa diakali oleh pengendara yang bandel. Ke depan, ya harus jalan berbayar,” katanya.

Pasang CCTV
Di kesempatan berbeda, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Komisaris Herman Ruswandi mengatakan kemacetan di DKI tak lepas dari masih rendahnya minat masyarakat menggunakan bus Trans-Jakarta. Itu disebabkan masyarakat masih merasa belum nyamannya naik bus Trans-Jakarta, salah satunya akibat jalur bus Trans-Jakarta yang tidak steril.

Karena itu, pihaknya akan bekerja sama dengan PT Transportasi Jakarta untuk memasang kamera CCTV agar jaringan di jalur bus Trans-Jakarta terhubung dengan sistem ti­lang elektronik (tilang-e).

“Nah, di titik yang paling banyak pelanggaran, kami prioritaskan memasang CCTV,” kata Herman,
Senin (21/1)

Sejumlah titik yang tinggi angka pelanggaran jalur bus itu ialah di sepanjang Jalan Gunung Sahari, kawasan Senen, kawasan Salemba, dan beberapa titik lokasi lainnya. (Ata/Fer/J-1)