Pemprov Tolak Penundaan Jatuh Tempo Izin Trayek Angkutan

KEINGINAN Nanang Basuki sepertinya akan bertepuk sebelah tangan. Pengurus Organisasi Angkutan Darat DKI Jakarta itu, awal tahun ini meminta pemerintah provinsi menunda penghapusan trayek ratusan Kopaja, metromini, dan Kopami karena tidak diremajakan hingga 31 Desember 2019.

Seperti diungkapkan Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko, tidak ada toleransi untuk para pemilik kendaraan umum itu. Pasalnya, mereka sudah diberi kesempatan sejak beberapa tahun lalu untuk melakukan peremajaan.

"Kami sudah bicara sejak 2015, 2016, dan terakhir pada 2018 lalu. Kesempatan sudah dibuka lebar-lebar sejak 2015-2018, dan seharusnya mereka sudah menyelesaikannya," papar Sigit, kemarin.

Sesuai kebijakan Gubernur Anies Baswedan, angkutan umum di DKI Jakarta akan terintegrasi dalam sistem Jak Lingko. Angkutan seperti Kopaja, metromini, dan Kopami akan menjadi feeder bagi bus-bus trans-Jakarta.

Untuk bergabung dalam program ini, sejumlah persyaratan ditetapkan. Salah satunya peremajaan kendaraan yang dibatasi harus dilakukan paling lambat 31 Desember 2019.

"Seperti direncanakan Gubernur, pada 2020, Jak Lingko sudah harus diimplementasikan. Jak Lingko butuh sekitar 9.000-10 ribu armada dan tahun ini akan direalisasikan 150 armada untuk bergabung," lanjut Sigit.

Dia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta ingin membahagiakan seluruh masyarakat, pengusaha, dan para sopir dengan integritas antarmoda tersebut. Untuk itu, seluruh pihak harus ikut mempercepat realisasi program Jak Lingko dan rencana yang telah disusun bersama.

Sebelumnya, Nanang Basuki meminta pengunduran batas waktu peremajaan karena alasan modal. "Banyak kesulitan yang dialami pemilik angkutan umum," papar Ketua Bidang Bus Kota, Organda DKI Jakarta itu.