Ratusan Paket Proyek di Depok Gagal Lelang

RATUSAN paket proyek infrastruktur di Kota Depok gagal lelang sepanjang 2018. Hal itu yang membuat APBD 2018 Kota Depok hanya bisa terserap 43,95%.

Kepala Sub Bagian Pengadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Depok Opan Irwanto mengatakan, ratusan paket gagal lelang bernilai ratusan miliar rupiah itu tersebar di 25 satuan kerja pe-rangkat daerah (SKPD).

"SKPD-SKPD banyak yang terlambat melengkapi dokumen lelang di ULP sehingga menyebabkan keterlambatan. Hal ini yang menyebabkan gagalnya lelang," kata Opan, kemarin.

Proyek-proyek yang gagal terealisasi paling besar di bidang pekerjaan kontruksi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Permukiman (Rumkim), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dagperin), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok.

Khusus Dinas PUPR, paket gagal lelang sebanyak 66 proyek. Paket-paket pekerja-an konstruksi yang tidak terealisasi di PUPR terdiri dari proyek jalan dan jembatan, jalan lingkungan, dan sumber daya air.

Sementara itu, di APBD, proyek-proyek yang ditangani PUPR sepanjang 2018 terdapat 1.768 paket bernilai Rp453 miliar.

"Paket-paket lelang yang gagal di 2018 itu akan ditin-daklanjuti dengan lelang ulang dan evaluasi ulang 2019," jelas Opan.

Pihaknya juga telah menerbitkan surat edaran ke seluruh SKPD Kota Depok agar secepatnya menginput data kegiatan, lalu mengomuni-kasikannya jika menemui kendala.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah dan Aset Kota Depok Nina Suzana me-ngakui Pemkot Depok mempunyai sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2018 yang mencapai Rp800 miliar dari total APBD 2018 sebesar Rp3,5 triliun.

"Penyebabnya ialah keterlambatan pengerjaan proyek. Selain itu, tidak terserapnya sejumlah bantuan terhadap penerima hibah karena ada regulasi-regulasi yang berdampak pada tidak cairnya anggaran," ujarnya.

Rapat dewan

Di kesempatan berbeda, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Depok Edi Sitorus meminta proses lelang bisa diselesaikan secepatnya agar penyelesaian pekerjaan lebih cepat.

"Terutama paket pekerjaan yang berkaitan erat dengan pelayanan masyarakat. Jangan sampai masyarakat dirugikan akibat urusan administrasi lelang yang lambat," kata anggota Komisi C DPRD Kota Depok itu.

Edi menambahkan, DPRD secepatnya akan memggelar rapat paripurna untuk mempertanyakan tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD 2018 yang mencapai Rp800 miliar.

"Kita secepatnya akan melakukan rapat dengan SKPD-SKPD. Di rapat nanti kita akan minta laporan dan evaluasi. Utamanya terkait dengan kinerja SKPD-SKPD," bebernya.

Tak cuma itu, sambungnya, DPRD juga akan mendalami persoalan itu dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad.