Mendagri: Butuh Lembaga Koordinasi Pengelolaan Transportasi Jabodetabek

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam keterangan persnya pada saat rapat terbatas membahas pengelolaan transfortasi di Jabodetabek menyampaikan perlu adanya satu atap koordinasi dari pengelolaan transportasi Jabodetabek.

“Bapak Presiden mencermati bahwa faktor koordinasi itu harus menjadi kata kunci,” ujarnya dalam keterangan resminya, Jakarta, Selasa (8/1).

Menurutnya, ke depan pihaknya terus memonitor agar DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bekasi, Bogor, Depok, Tanggerang, Tangsel dan Pemerintah Pusat memiliki satu sistem koordinasi.

"Jangan sampai misalnya, menentukan stasiun transit saja antara Pemda di DKI, Jabar, Banten, BUMN, dengan kementerian saling tumpang tindih," kata Tjahjo.

Ia juga menyampaikan nantinya akan mencoba mengkoordinir untuk pusatnya akan langsung oleh Presiden Jokowi dan Wakil presiden Jusuf Kalla yang mengkoordinir.

“Yang intinya adalah satu tahun itu sudah mencapai kerugian karena dampak dari kemacetan di Jabodetabek hampir 100 triliun. Sekarang ini bagaimana membangun jaringan antara Jakarta - Bekasi sampai ke Jakarta - Bogor, Depok, Jakarta - Tangerang Tanggerang Selatan, Depok. Intinya Jabodetabek terintegrasi," beber Tjahjo.

Ia kemudian juga menjelaskan saat ini transportasi dari airport yang sudah ada harus terintegrasi. Secara prinsip, arahan Presiden Jokowi dengan mengundang tiga gubernur, yaitu Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim untuk secepatnya saling ketemu.

“Ini kalau bicara masalah Jabotabek itu sudah ada Perpresnya, peraturannya ada tapi tidak pernah jalan, sudah diputuskan jadi secepatnya karena sudah mencapai kerugian yang luar biasa dari dampak kemacetan, jadi roda transportasinya bisa ada alternatifnya dan faktor kemacetannya juga akan bisa diurai,"ucapnya.

Diakhir keterangannya, Tjahjo menjelaskan bahwa yang penting ada kesepakatan dari tiga gubernur, kemudian nanti akan dikomunikasikan oleh Kemendagri kepada pemda, agar ada satu manajeman, satu pengorganisasian.

“Ini harus kompak tiga gubernur yang penting masing-masing Pemda diberikan otoritas, nanti akan diputuskan dalam rapat jalur dari Bapak Wapres." pungkas Tjahjo. (OL-4)