Kebutuhan Sekolah Baru sangat Mendesak

MENJADI salah satu daerah penyangga Ibu Kota, ternyata tidak membuat Kota Depok memiliki fasilitas pendidikan yang baik. Seperti diungkapkan Edi Sitorus, anggota DPRD Kota Depok, daerah ini masih kekurangan gedung sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.

"Ribuan siswa lulusan sekolah dasar dan SMP tidak tertampung di sekolah negeri. Pemerintah Kota Depok perlu membangun lebih banyak gedung SMP dan Pemprov Jawa Barat membangun gedung SMA," ungkap anggota Komisi C itu, kemarin.

Ia memaparkan, Kota Depok memiliki 287 SD negeri. Setiap tahun, rata-rata sebanyak 28 ribu siswa lulus dan harus melanjutkan ke SMP.

Di sisi lain, jumlah SMP Negeri di Depok hanya 23 sekolah. Kemampuan menampung siswa baru total maksimal 22 ribu. Alhasil 6.000-an siswa lulusan SDN harus banting setir ke SMP swasta atau melirik sekolah lain di wilayah DKI Jakarta atau Bogor.

Sementara itu, lulusan SMP, setiap tahun berjumlah 26 ribu siswa. Dengan jumlah SMAN dan SMKN sebanyak 17 sekolah, hanya 4 ribuan siswa yang bisa ditampung. Lainnya harus rela masuk sekolah swasta atau di luar kota.

"Ini sangat merepotkan dan memberatkan orangtua. Mereka harus mencari sekolah di lokasi yang jauh dari rumah, sehingga ongkos dan biaya lain pun bertambah," tambah Edi.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Depok itu menambahkan, seharusnya Pemerintah Kota Depok bisa menambah jumlah siswa yang bisa masuk ke sekolah negeri, meski secara bertahap. Kemampuan daerah untuk membangun sekolah baru sangat dimungkinkan.

Depok, tuturnya, memiliki APBD Rp2,3 triliun pada 2018 lalu. Seharusnya mereka bisa menyisihkan anggaran untuk membangun SMP negeri. "Satu tahun bisa membangun satu SMPN itu saja sudah baik," lanjut Edi.

Dia memperingatkan, persaingan yang ketat untuk masuk ke sekolah negeri ini juga menimbulkan kasus percaloan saat penerimaan peserta didik baru, sehingga kembali orangtua yang dirugikan. "Masalah ini sangat memprihatinkan, sehingga perlu dibenahi dan ditanggulangi segera."

Edi mengaku sudah menyampaikan hal itu kepada Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad. "Selain menambah sekolah, saya juga minta pembenahan ruang belajar dan membuka sekolah petang atau sekolah satu atap."

Di luar kelas

Di tengah kekurangan fasi-litas, Dinas Pendidikan Kota Depok juga terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas anak didik. Salah satunya menggelar program Sehari Belajar di Luar Kelas.

Wali Kota Idris mendukung kegiatan itu dengan mengeluarkan surat edaran kepada para kepala sekolah di wilayahnya. Program itu mulai digelar serentak di 105 SD, SMP dan SMA pada November 2018.

"Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung-an Anak, Yohana Yembise mengapresiasi program itu, dengan memberikan penghargaan untuk wali kota. Ke depan, kami juga akan terus berupaya menjadikan sekolah ramah anak, sebagai upaya mendukung Kota Depok sebagai kota layak anak," papar Asisten Hukum dan Sosial Pemkot Depok Sri Utomo.