Penaikan Tarif Parkir Picu Parkir Liar

BAGI Yayat Supriatna, rencana Pemprov DKI Jakarta menaikkan tarif parkir akan berdampak baik bagi pendapatan asli daerah dan mengurangi kemacetan. Namun, tidak cukup hanya dengan menaikkan tarif.

“Kebijakan itu bisa mengurangi kemacetan jika diterapkan di zona tertentu, seperti zona primer di kawasan niaga, perkantoran, dan pusat-pusat keramaian. Tapi, setelah menerapkan tarif parkir tinggi, pemprov juga harus memberikan intensif bagi warga yang beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum,” jelas pengamat tata ruang itu, kemarin.

Bentuk insentif itu ialah perbaikan angkutan umum, juga subsidi tarif angkutan umum. Dosen di Universitas Trisakti itu juga mengingatkan munculnya parkir liar, termasuk rumah warga yang dijadikan lokasi parkir liar. “Bisa menjadi penyebab lain terjadinya kemacetan,” tambahnya.

Untuk itu, Yayat meminta Pemprov DKI melakukan pengawasan ketat.  Dari kantor wakil rakyat, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah justru meminta penaikan tarif parkir ditunda hingga pemilihan presiden usai. “Dalam tahun politik, apa saja bisa dipolitisasi. Imbasnya bisa kepada petahana maupun penantangnya.”

Selain itu, tambahnya, pemprov juga harus menyiapkan sarana angkutan umum yang lebih baik. Meski sudah memiliki bus Trans-Jakarta dan kereta rel listrik (KRL) komuter, tetapi masih banyak simpul jalan yang belum terkoneksi. Untuk itu moda raya terpadu (MRT) dan lintas rel terpadu (LRT) harus segera dioperasikan.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mewacanakan penaikan tarif parkir dari yang berlaku saat ini, yakni Rp5.000-Rp12 ribu per jam menjadi Rp50 ribu-Rp60 ribu per jam. Tahun ini, pajak dari pengelolaan parkir juga dinaikkan dari 20% menjadi 30%.