Birokrasi DKI Sudah Berjalan Normal

HARI kedua pascalibur Tahun Baru 2019, pelayanan birokrasi di DKI Jakarta seperti di Mal Pelayanan Publik DKI di Kuningan, Jakarta Selatan sudah berjalan normal. Memasuki hari ketiga di tahun 2019, jumlah pemohon izin sudah mencapai puluhan orang.

Eka, 55, yang menemani sang adik memperpanjang izin Surat Izin Perdagangan (SIUP) yang akan habis bulan Maret 2019 mengatakan memang menyarankan adiknya untuk memperpanjang sejak jauh hari agar tidak mendapat teguran.

Baca juga: Belum Ada Kenaikan Tarif Parkir, Petugas Tunggu SK

"Saya pikir pasti sudah buka sih. Saya bilang memang dari jauh hari saja daripada nanti kena teguran, kan malu," kata Eka yang bermukim di Jakarta Selatan ini saat ditemui Media Indonesia, Kamis (3/1).

Eka pun turut senang karena pelayanan di Mal Pelayanan Publik terlihat normal dan tidak lambat. Antrean, kata Eka, berjalan cukup cepat sehingga ia tak perlu mengantre lama. "Tadi yang datang sebelum saya sudah dipanggil. Baru menunggu setengah jam," ucapnya.

Ia menilai ancaman sanksi yang diterapkan bagi PNS yang membolos diharapkan bisa menjadi pemecut sehingga kedisiplinan dalam bekerja bisa ditingkatkan. Ia berharap, sanksi tersebut betul-betul diberikan pada PNS yang membolos kerja karena bisa merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Ditemui terpisah, Elin ,40, salah satu PNS yang bekerja di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta mengatakan dirinya tidak keberatan dengan ancaman sanksi pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang diterapkan. Menurutnya, sudah seharusnya pegawai masuk kerja sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

"Kalau mau tambah libur silahkan saja gunakan hak cuti. Tapi tetap berkoordinasi dengan atasan, jadi tidak ada yang terkalahkan pekerjaannya. Istilahnya ada yang back up dia begitu," tukasnya.(OL-6)