Pembangunan Infrastruktur Mangkrak, Warga Kecewa

SEJUMLAH warga Kota Depok menilai keputusan tidak dimanfaatkannya dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Kota Depok pada tahun ini sebagai keputusan keliru. Banyak pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di salah satu daerah penyangga Ibu Kota itu yang masih membutuhkan dana besar.

Salah seorang warga Kota Depok, Doni, 26, mengatakan salah satu pembangunan fasilitas yang masih membutuhkan dana ialah pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Depok. Bila pemkot bersedia menerima dana hibah dari Pemprov DKI, dana APBD kota bisa digunakan untuk menyelesaikan pembangunan RSU yang hingga kini belum tuntas.

Menurutnya, akibat tersendatnya pembangunan fasilitas itu, pelayanan medis kepada masyarakat menjadi tidal maksimal karena terbatasnya ruangan dan tenaga medis. Selain RSU, beberapa puskesmas di kota itu juga ada yang belum selesai dibangun.

Ia menyebutkan, salah satu puskesmas yang kondisinya memprihatinkan ialah Puskesmas Cimanggis di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Curug, yang dibangun oleh Dinas Kesehatan Kota Depok pada 2014. "Saya prihatin melihatnya karena semen penutup tiang dan tangga puskesmas banyak yang terkelupas," tuturnya, kemarin.

Terminal Bus Jati Jajar di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Jati Jajar, Kecamatan Tapos, yang dibangun sejak 2008, juga belum selesai. Nasib sama juga terjadi pada Kantor Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, yang belum selesai dibangun. Oleh karena itu, ia menyarankan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail agar memanfaatkan bantuan Pemprov DKI dan tidak menyimpan dendam.

Warga Depok lainnya, Manohap, berpendapat, pemkot bisa saja menolak dana hibah bila pendapatan asli daerah (PAD) kota itu mencapai triliunan rupiah. "Yang saya tahu PAD Kota Depok masih di bawah Rp500 miliar tahun ini. Jika ditotal dengan belanja modal dan gaji pegawai pemkot, angkanya hanya Rp2,7 triliun. Jadi, demi pembangunan infrastruktur Pemkot Depok, tidak boleh egois," katanya.

Ia juga menyebutkan, hingga saat ini masih banyak sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di kota tersebut menumpang kegiatan belajar meng-ajar di gedung SD karena APBD tidak cukup untuk membeli lahan dan membangun gedung. (KG/J-2)