Serapan Anggaran Meleset, Pengamat: Kinerja Belum Optimal

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menutup tahun 2018 dengan serapan anggaran belanja daerah sebesar 82,03 persen, atau sebesar Rp61,59. Angka tersebut meleset dari target yang seharusnya sebesar Rp75,09 triliun.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menilai rendahnya penyerapan tersebut disebabkan oleh kebijakan rotasi yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dirinya menilai, kebijakan tersebut tidak efisien dan menjadikan serapan anggaran DKI tidak maksimal.

"Kebijakan yang tempo hari lakukan rotasi pejabat eselon II, Gubernur menetapkan pejabat pada posisi plt. Walau Anies menyampaikan plt sama kewenangan dengan pejabat, tapi di lapangan plt tidak mau atau mampu eksekusi di lapangan," jelas Gembong.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Syafuan Rozi mengatakan, rendahnya penyerapan anggaran tersebut merupakan dampak dari masa transisi dalam masa kepemimpinan Anies.

"Dalam situasi transisi bisa dipahami. Anies baru membangun sistem, Anies membuat kebijakan berbeda dengan Ahok. Dan itu menyebabkan birokrasi dalam hal ini menyerap anggaran agak hati-hati," kata Syafuan kepada Media Indonesia, Rabu (2/1).

Syafuan menjelaskan, pada 100 hingga 1000 hari masa jabatan, penyerapan anggaran memang belum bekerja secara optimal. Terlebih lagi kebijakan Anies yang menetapkan pelaksana tugas (plt). Para plt yang bertugas di lapangan dinilainya akan mengambil langkah hati-hati karena mempertimbangkan banyak hal.

"Pelaksana di lapangan mpertimbangkam apakah yang dilakukan sudah sesuai prosedur atau tidak. Beda kalau sistemnya sudah terbangun, sudah beberapa periode. Penyerapan anggaran akan seperti mengalir," jelasnya.

Untuk itu, Syafuan menegaskan, jika Anies memberlakukan kebijakan untuk mengangkat plt dalam jajaran pemprov, perlu dilakukan pelatihan terlebih dahulu, agar penyerapan anggaran di setiap SKPD berjalan secara optimal dan mencapai target.

"Gubernur harus lebih membuka diri. Harus membuka pelatihan bersama, yakni mana kebijakan yang harus diambil sendiri, mana yang harus diambil sendiri. Kalau tidak, ke depannya akan terus begitu," tutup Syafuan. (OL-4)