Dinas dengan Serapan Rendah Harus Dievaluasi

WALI Kota Depok Idris Abdul Shomad didesak untuk segera mengevaluasi jabatan pimpinan organisasi pemerintah daerah (OPD) yang serapan anggarannya rendah. Desakan itu meluncur bersamaan dengan pelantikan sejumlah pejabat baru Depok pada Senin (31/12/2018).

“Kami meminta agar jabat­an pimpinan OPD itu segera dievaluasi atau dicarikan solu-sinya agar roda pemerintah tetap terlaksana dengan baik,” kata Sekretaris Komisi B DPRD Kota Depok Bernhard Simorangkir, kemarin.

Politikus partai Hanura itu menyebut serapan anggaran rendah yang terjadi di hampir seluruh instansi tersebut akan menghambat roda pemerintahan di lingkungan pemerintah Kota Depok.

Tidak hanya itu, kata dia, rendahnya serapan anggaran 2018 yang terjadi juga berdampak terhadap lambatnya pelayanan kepada masyarakat, dalam segala urusan pemerintahan.

“Rendahnya serapan anggaran tersebut dapat memberikan kesan buruk, yaitu lambatnya pelayanan serta menghambat jalannya roda pemerintahan di masing-ma­sing OPD dinas,” ujarnya.

Dia juga menyerukan Wali Kota Depok agar menempatkan aparatur sipil negara yang memiliki keterampilan, memahami tugas dan tanggung jawab, dan keahlian, serta memiliki kemampuan kepemimpinan untuk memimpin dinas. “Jangan asal pasang orang, yang pada akhirnya tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Pejabat harus kompeten. Karena itu, harus dievaluasi secara arif dan bijak dengan mengedepankan objektivitas dalam penentuan pejabat,” ujarnya.

Desakan itu dilontarkan sehari setelah Idris melantik sejumlah pejabat di lingkung­an pemerintahan Kota Depok. Pejabat yang dilantik terdiri atas tiga pejabat eselon II, 227 eselon III dan IV, serta 134 pejabat fungsional.

Tiga pejabat yang memimpin jabatan eselon II tersebut merupakan hasil seleksi lelang jabatan yang dilakukan panitia seleksi sejak beberapa bulan lalu. Ketiga jabatan itu ialah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Perlin­dungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Keluarga (DPA-PMK), dan Inspektur pada Inspektorat Daerah.

Dua dari tiga pejabat eselon II yang dilantik tersebut ialah perempuan. Linda Ratna Nurdianny dilantik untuk memimpin Satpol PP, dan Nessi Annisa Handari dilantik untuk mengepalai Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Keluarga (DPA-PMK).

Asisten Pemerintahan Kota Depok Yayan Arianto mengatakan seleksi lelang jabatan untuk posisi kepala Satpol PP dan DPA-MK diikuti enam peserta. Dalam perjalanannya, Linda dan Nessi, panggilan keduanya, akhirnya terpilih mengisi kepala Satpol PP dan DPA-MK.

“Dari 6 peserta, 2 nama lolos untuk formasi Kasatpol PP dan Kepala DPA-PMK, “ kata Yayan, kemarin.

Selain itu, Idris juga melantik Firmanuddin untuk meng-i­si posisi Inspektur pada Inspektorat Daerah Kota Depok yang sempat berbulan-bulan kosong.

Mengutip pernyataan Wali Kota, Yayan berharap para aparatur sipil negara yang menempati posisi pertama segera memahami tupoksinya. “Kami minta kepala dinas yang baru langsung bekerja, turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungannya,” terang Yayan.