Optimalkan Hunian Vertikal Bersubsidi

PENGAMAT perkotaan dari Jakarta Property Institute (JPI) Mulya Amri mengungkapkan sejumlah faktor telah membuat harga hunian di
Jakarta sangat tidak terjangkau. Sebagai solusi, ia mendorong agar Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan pembangunan hunian vertikal di pusat kota dan sekitarnya dengan bantuan subsidi guna menyiasati harga tanah yang tinggi.

Dalam kaitan itu, Pemprov DKI Jakarta dapat melibatkan perusahaan milik negara atau provinsi dalam mengatasi permasalahan lahan.

“Sebagai contoh, pemerintah dapat membangun rumah susun yang layak bagi calon warga yang berpenghasilan rendah di atas pasar tradisional atau terminal,” papar Mulya dalam keterangannya, kemarin.

Solusi ini, lanjut dia, dapat ditawarkan kepada BUMD atau BUMN untuk mendapatkan penghasilan tambah an. “Pasar akan mendapatkan peluang bisnis lebih banyak, keluarga berpenghasilan rendah mendapatkan tempat tinggal di kota,” kata dia.

Untuk mewujudkan usul-usul tersebut, Mulya menyarankan pemerintah memiliki rencana induk yang lebih visioner. Ia menilai rencana induk Jakarta 2030 yang telah diterbitkan pada 2014 tidak memiliki visi spasial jangka panjang dan proyeksinya terlalu konservatif. Rencana tersebut mengasumsikan peningkatan jumlah penduduk Jakarta hanya 20% dari 10 juta menjadi 12 juta pada 2030.

Terbatasnya lahan dan rendahnya luas lantai yang boleh dibangun menjadi faktor kunci kurangnya hunian di Jakarta. Karena itu, harga hunian di Ibu Kota melambung tinggi bagi seluruh strata ekonomi. Menurut Mulya, Jakarta dipenuhi rumah-rumah tapak yang tersebar dan berimpitan secara horizontal. Dengan demikian, pembangunan seperti itu menghabiskan lahan serta membuat harga hunian meroket. Menurut pakar perkotaan itu, pengurusan izin yang kompleks dan panjang juga menjadi faktor lain yang membuat hunian di tengah kota menjadi supermahal.

Permukiman nelayan

Pengembang swasta seperti yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI) meminta pemerintah daerah membangun hunian yang terjangkau bagi nelayan, khususnya di dekat pelabuhan tempat para nelayan melabuhkan kapal tangkap mereka. “Di banyak negara pantai, permukiman nelayan berada di tepi laut,” kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, di Jakarta, kemarin.

Ia mengemukakan kewajiban membangun permukiman nelayan di tepi pantai selayaknya menjadi kewajiban pemerintah daerah. Akan tetapi, swasta bisa terlibat dengan mengikuti pola mekanisme seperti yang dilakukan pemerintah, yaitu berbasis pemenuhan kewajiban negara. (Ant/X-6)