2.400 Pendaftar Rumah DP Rp0 masih Diseleksi

UNIT Pelayanan Teknis (UPT) Rumah DP Rp0 masih menyeleksi dan mengecek kelengkapan berkas para pendaftar rumah DP Rp0 atau Solusi Rumah Warga (Samawa). Sejak diluncurkan oleh Gubernur Anies Baswedan di Klapa Village Pondok Kelapa, Jakarta Timur, pada 1 November 2018 lalu, total sudah 2.400 orang mendaftar untuk memiliki rumah susun tersebut.

"Sekarang lagi tahap cek kelengkapan berkasnya. Nanti sembari kita konfirmasi lagi data-data yang mereka isi ke dinas terkait," ujar Kepala UPT Rumah DP Rp0 Zikran Kurniawan, saat dihubungi, kemarin.

Dari 2.400 pendaftar tersebut, pihak UPT Rumah DP Rp0 akan melakukan verifikasi dengan melakukan pengecekan untuk melihat kebenaran data yang diserahkan pendaftar dan menentukan prioritas.

"Nanti ada tahap seleksi lagi. Kami memverifikasi terkait kebenaran data dan prioritasnya dan dari data itu kami serahkan ke perbankan," tambah Zikran.

Untuk mendapatkan rumah DP Rp0, nantinya, pendaftar akan dilihat apakah sudah memenuhi syarat baik secara keuangan maupun seleksi perbankan. Pengecekan tersebut meliputi pengecekan penghasilan dan pengecekan oleh pihak pajak untuk memastikan pendaftar benar belum memiliki rumah.

Pengecekan tersebut, ujar Zikran, masih terus berlangsung sampai saat ini.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, program hunian Samawa DP Rp0 ditujukan untuk warga ekonomi menengah bergaji Rp4 juta hingga Rp7 juta per bulan.

"Hal tersebut karena memang menggunakan skema perbankan yang ada proporsi penghasilan tidak boleh semuanya dipakai untuk menyicil karena ada batas maksimalnya. Persentase penghasilan tidak boleh lebih besar dipakai untuk menyicil," kata Anies di Jakarta, beberapa waktu lalu

Anies menyebut skema perbankan tersebut mengharuskan penghasilan yang digunakan untuk menyicil tidak lebih dari 30% sebagai antisipasi agar uang pendaftar tidak habis untuk menyicil. Karena itu, syarat upah Rp4 juta-Rp7 juta diperlukan untuk memenuhi aturan yang telah sesuai dengan skema perbankan.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan, apabila warga memiliki penghasilan di bawah upah minimal provinsi (UMP) Jakarta yang berada pada angka Rp3.648.035 dan akan ditambah 8,03% pada 2019 harus mengikuti skema sewa di rusunawa untuk tempat tinggal.

"Mereka menyewa, nanti setelah digunakan selama 20 tahun rumah susun itu bisa menjadi milik mereka. Statusnya sewa beli. Jadi, program ini memang bisa menggunakan fasilitas perbankan," ujar Anies.