Tersangka Proyek UPS bakal Bertambah

PEKAN depan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri akan memeriksa dua tersangka proyek pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dalam APBD Perubahan DKI 2014. Penyidik mengindikasikan kejahatan itu tidak hanya dilakukan oleh dua tersangka.

Saat ini baru dua saksi yang statusnya ditingkatkan menjadi tersangka. Mereka ialah Alex Usman selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Suku Dinas Pendidikan Menengah (Dikmen) Jakarta Barat dan Zaenal Soleman yang merupakan PPK Sudin Dikmen Jakarta Pusat.

"Minggu depan akan dipanggil tersangkanya. Dari aliran dana yang mengalir, ada kemungkin-an tersangka lainnya," kata Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Rikwanto, kemarin.

Rikwanto enggan menjelaskan siapa yang nantinya bakal menyandang status tersangka. Namun, menurut dia, pelanggaran tindak pidana korupsi proyek UPS yang dilakukan pihak eksekutif tentunya melibatkan legislatif sebagai pengusul program dan pencairan dana, serta rekanan penyedia jasa.

Alex dan Zaenal, lanjut dia, dinyatakan bersalah karena diduga bekerja sama dengan orang lain, yakni distributor barang dan jasa dengan cara merekayasa pemenang tender proyek maupun mark-up nilai proyek UPS.

"Nilai kerugian negara yang ditimbulkan berdasarkan versi penyidik sekitar Rp50 miliar. Untuk nilai pastinya, kami masih menunggu hasil audit dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) DKI. Kemudian dimungkinkan nanti akan bisa jadi muncul tersangka-tersangka lain," kata mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu.

Sosialisasi E-Munsrenbang
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyosialisasikan program E-Musrenbang di Jakarta Selatan. Dalam acara itu hadir juga Wakil Ketua DPRD Tri Wicaksana.

Acara itu dihadiri camat, lurah, dan suku dinas terkait di Jaksel. Menurut Ahok, saat musrenbang dapat diutarakan pokok pikiran (pokir) yang nantinya akan diteruskan menjadi program prioritas untuk APBD.

"Saya sangat senang DPRD datang karena pendapat soal pokir ada di sini, bukan setelah ribut-ribut di rapat anggaran," ujarnya.

Ahok juga mengingatkan agar sudin-sudin yang ada jangan membandel dengan memasukkan anggaran seenaknya.

Menurut Ahok, E-Musrenbang akan membuat program dan anggaran di DKI transparan. Sehingga, apabila tidak ada kesesuaian dalam aplikasi tersebut, dapat dicek siapa yang mengganti isi musrenbang tersebut. Masyarakat juga, lanjutnya, dapat mengakses dan menilai program-program prioritas yang ada dalam e-musrenbang tersebut.

"Selama ini kan tidak pernah ketahuan siapa yang utak-atik dan mengubah anggaran. Nanti pasti ketahuan karena ada foto yang berisi koordinat, tempat, dan siapa yang membuat laporan tersebut. Jadi Jakarta ini akan kita buat seterang-terangnya," katanya.

Wali Kota Jaksel Syamsuddin Noor menjelaskan pihaknya telah memiliki 10 program prioritas 2015-2016. Untuk prioritas pertama, pihaknya akan fokus pada penataan sistem transportasi. Saat ini di Jaksel ada beberapa proyek besar seperti MRT, juga JLNT Ciledug-Tendean untuk Trans-Jakarta. (Gol/Nel/J-1)